Mahfud Md Jadi Menko Polhukam, Belum Juga Ada Kabar Perppu KPK

Rolando Fransiscus Sihombing - detikNews
Jumat, 25 Okt 2019 14:08 WIB
Menko Polhukam Mahfud Md (Antara Foto)
Jakarta - Menko Polhukam Mahfud Md telah menjabat lebih dari dua hari sejak dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mahfud adalah orang yang selama ini berpendapat bahwa presiden bisa mengeluarkan Perppu KPK untuk mengembalikan taring lembaga antikorupsi itu. Namun belum juga ada kabar terkait Perppu UU KPK yang baru.

"Belum, belum, belum ada Perppu (KPK)," kata Mahfud kepada wartawan di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (25/10/2019).

Mahfud menyebut belum ada koordinasi dengan kementerian terkiat lainnya. Dia saat ini baru mendengarkan paparan persoalan situasi di setiap deputi Kemenko Polhukam.

"Kita belum koordinasi dengan departemen teknis, saya dalam seminggu menargetkan mengenal profil dan anatomi Kemenko Polhukam dulu. Sampai hari ini saya sudah mengundang semua pejabat eselon I untuk paparan sehingga saya memahami persoalan masing-masing deputi," ujarnya.

Selain itu, Mahfud berujar telah melakukan diskusi mendalam dengan Sekertaris Menko Polhukam (Sesmenko). Diskusi tersebut, kata Mahfud, tidaknya membahas isu terkait Perppu KPK.

"Saya sudah diskusi banyak dengan Sesmenko dan saya sudah mulai mengidentifikasi masalah. Belum masuk ke agenda-agenda yang sifatnya spesifik, seperti pelanggaran HAM, penegakan hukum, deredikalisasi, dan sebagainya," sebut Mahfud.

Saat ini, menurut Mahfud, baru mengambil langkah menyeleksi bahan pembahasan isu terkini. Setelah menyeleksi bahan tersebut, Mahfud baru mengambil langkah pembahasan dengan kementerian di bawahnya pekan depan.

"Itu masih masuk ke dalam proses pembahanan, bukan pembahasan. Sekarang saya masih proses pembahanan, bukan atau belum pembahasan," ucapnya.

"Pembahasan, nanti akan dimulai dengan rapat Kemenkoan, rapat Menko Polhukam dengan menteri-menteri dan lembaga terkait. Kalau tidak hari Selasa, Rabu, tergantung di Istana ada agenda atau tidak," imbuh Mahfud.




Mahfud Md: Menko Miliki Hak Veto Batalkan Peraturan Menteri:

[Gambas:Video 20detik]


(rfs/fjp)