"Pasti akan dibahas. Upaya-upaya menuntaskan (kasus pelanggaran) HAM masa lalu itu sudah dibahas," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (25/10/2019).
Menurutnya, penuntasan kasus dugaan pelanggaran HAM di masa lalu tak harus sesuai dengan kehendak satu kelompok saja. Penuntasan kasus dugaan pelanggaran HAM harus dilakukan untuk kepentingan negara.
"Saya kira dari waktu ke waktu sudah jadi pembahasan dan agenda dan kita akan membahasnya sudah pasti. Cuma kalau mau menuntaskan itu jangan diartikan harus sesuai dengan kehendak sekelompok orang, harus untuk kepentingan bangsa dan negara," ujarnya.
