Pemkab Bogor Bahas Sanksi Politik Uang di Pilkades

Jakarta - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mengatakan sedang membahas aturan yang berisi sanksi bagi pelaku politik uang (money politics) dalam pemilihan kepala desa (Pilkades) 2019. Saat ini, sanksi politik uang di Pilkades belum diatur.

"Kalau money politics hanya ada di dalam Pilkada, Pilgub dan seterusnya ke atas. Di desa ini tidak dicantumkan," kata Bupati Bogor Ade Yasin, usai acara Jumat Keliling (Jumling) di Masjid Jami Al Karimah, Desa Cijujung, Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jumat (25/10/2019).

Baca juga: Polri-TNI Akan Patroli Serangan Fajar di Pilkades Bogor

Dia mengatakan saat ini pembahasan sanksi untuk calon kades yang ketahuan melakukan politik uang masih dalam pembahasan. Selama ini, Pemkab Bogor hanya mengimbau agar calon kepala desa tidak memberi uang ke warga.

"Ini yang sedang kami bahas juga. Termasuk apa sanksi dan hukumannya. Pemkab Bogor hanya memberi imbauan saja ke masyarakat agar tidak menerima pemberian uang dari calon kades," ujar dia.

Baca juga: Calon Kades di Bogor Di-back Up Ormas, Polisi: Laporkan Jika Ada Intimidasi

Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan mengatakan harus ada sanksi bagi orang yang terbukti melakukan politik uang di Pilkades. Dia mengatakan aturan mengenai sanksi pelaku money politics bakal diatur dalam Perbup. Pilkades di Kabupaten Bogor bakal digelar pada 3 November 2019.

"Harus ada sanksi. Ini yang harus kita cari aturan yang memang ada sanksi. Kalau di Pilkada, Pileg, ada, untuk masalah itu. Jadi menurut saya untuk mengurangi, meminimalisir money politics, ya harus menjaga lingkungan," tutur Iwan.




Tenda Pilkades Porak-poranda Diterjang Puting Beliung:

[Gambas:Video 20detik]

(haf/haf)