.webp)
"Definisi dan pengertian demokrasi gotong royong sangat mempengaruhi persepsi dan implementasinya di lapangan. Sepintas, demokrasi gotong royong itu melibatkan semua pihak dalam proses pengambilan keputusan dan juga pelaksanaan pembangunan. Faktanya, hanya pihak yang masuk dalam kabinet dan pemerintahan yang terlibat secara langsung," kata Wasekjen PAN Saleh Daulay dalam keterangan tertulis, Jumat (25/10/2019).
Saleh mengatakan Indonesia mengenal sistem demokrasi multi partai. Artinya, kata Saleh, pemikiran dan nilai-nilai perjuangan parpol beragam.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Apalagi, kata dia, Jokowi juga sempat mengatakan para menteri tidak boleh memiliki visi misi masing-masing. Menurut Saleh, hal itu sudah menjadi contoh bahwa Jokowi hanya 'menggotongroyongkan' pemikirannya sendiri.
Karena itu, ia mempertanyakan demokrasi gotong royong yang dimaksud Jokowi. Sebab, Saleh mengatakan partai-partai di luar pemerintahan juga memang tidak memiliki tugas untuk membantu presiden mengeksekusi visi misi.
"Artinya, pimpinan parpol atau wakil-wakilnya yang ada di kabinet tidak boleh berbagi program sebagaimana yang ada di platform dan garis perjuangan partainya. Berarti, yang digotongroyongkan itu hanya pemikiran dan gagasan milik presiden dan wakil presiden saja," ujar dia.
"Sementara, pemikiran dan gagasan pihak lainnya tidak bisa masuk. Apakah seperti itu pengertian gotong royong yang dimaksud?" imbuh Saleh.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan Indonesia tidak mengenal oposisi. Menurutnya, demokrasi di Indonesia adalah demokrasi gotong royong.
"Kita ini ingin membangun sebuah demokrasi gotong royong. Jadi perlu saya sampaikan bahwa di Indonesia ini tidak ada yang namanya oposisi kaya di negara lain. Demokrasi kita ini adalah demokrasi gotong royong," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (24/10).
PDIP: Kami Percaya Demokrat, PAN, PKS Ambil Fungsi Kontrol dan Kritik:
(tsa/imk)
