Jakarta - Pemprov DKI Jakarta telah mengubah rencana anggaran atau rencana Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 dari Rp 95,9 triliun menjadi Rp 89,4 triliun. Efisiensi dilakukan dalam pos anggaran untuk kunjungan kerja (kunker) sampai konsumsi rapat.

"Jadi orientasinya adalah kegiatan yang punya dampak langsung ke masyarakat dipertahankan. Untuk urusan wajib, pendidikan, kesehatan, infrastruktur kota kan harus jalan terus. Kemudian perjalanan dinas jangan terlalu sering, jangan terlalu banyak," ucap Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (24/20/2019).
"Ya itu (soal konsumsi dan alat tulis kantor) kita minta sisir. Yang betul-betul penting saja. Juga demi kesehatan semuanya, ya kesehatan kita. Ada konsumsi kan kita juga jarang-jarang makan," ujar Saefullah.

Saefullah mengaku akan lebih selektif dalam masalah kunker atau perjalanan dinas. Termasuk berapa orang yang dikirim kunker.

"Kunker itu kita lihat urgensinya. Kalau hanya perlu 1 orang, saya kirim cuma 1 orang kok. Kalau memang ada pembicaraan sifatnya makro dan teknis, kita kirim orang kebijakan dan orang teknis jadi 2. Kita efisiensi semuanya, betul-betul efisiensi," ucap Saefullah.

Baca juga: Sekda DKI Minta DPRD Lekas Sahkan RAPBD 2020: Supaya Ekonomi Berputar

Pengurangan rencana anggaran merupakan efek dari penurunan penerimaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Sebelumnya pada rencana KUA-PPAS 2020 yang diajukan pada sekitar Juli 2019 SiLPA senilai Rp 8,51 triliun. Lalu, pada revisi yang diajukan Oktober 2019, penerimaan SiLPA menjadi Rp 3,08 triliun.

Menurut Saefullah, pengaruh terbesar turunnya rencana anggaran karena belum turunnya Dana Bagi Hasil (DBH) dengan pemerintah pusat. "Yang jelas kita kurang setor dari Dana Bagi Hasil Rp 6,3 triliun, itu saja sih yang paling menonjol," kata Saefullah.
(aik/jbr)