"Menko mempunyai hak veto untuk mengendalikan agar seluruh pesan presiden dilaksanakan oleh menteri-menteri teknis. Itu sejalan dengan program omnibus law, omnibus law itu menyerasikan aturan, kalau ini menyerasikan tindakan. Ada tindakan menteri yang tidak serasi, hak veto diberikan ke menko," ujar Mahfud kepada wartawan di Kantor Kemenko Polhukam, Jl Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2019).
Mahfud menjelaskan, pembentukan hak veto dilakukan karena kewenangan menko sebelumnya hanya dianggap sebatas koordinasi. Jadi, ketika rapat, masih ada menteri yang tidak hadir dan mengutus para eselonnya.
"Nanti kita lihat jadi begini latar belakangnya, di masa lalu menko itu membawahi beberapa menteri, tapi bukan sebagai pemimpin struktural melainkan koordinasi. Oleh karena itu, menteri-menteri sering hanya formalitas, dan kadang kala keputusan menko itu tidak nyambung ke bawah," ucapnya.
