"Ya apa pun kan seluruh kabinet kan hak prerogatif dari presiden. Ya kita lihat saja kinerjanya ke depan. Itu yang akan dicermati Bapak Jokowi. Bagi PDI Perjuangan, melalui kongres kita kan sudah menetapkan dari kebijakan politik ekonomi yang dijalankan BUMN. Dengan demikian, PDI Perjuangan tentu saja menyodorkan kepada Presiden Jokowi terkait dengan politik ekonomi dengan menempatkan BUMN sebagai alat negara untuk mencapai tujuan bernegara," kata Hasto di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2019).
Hubungan PDIP dengan Rini Soemarno selama 5 tahun pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dianggap tak harmonis. Menurut Hasto, mereka cuma mengkritisi kebijakan Rini. Hasto lalu menyinggung insiden kebakaran pipa Pertamina di area proyek kereta cepat di daerah Cimahi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: PDIP-Jokowi Menanti Penjelasan Rini |
"Kan kalau ketika kami mengkritisi Bu Rini kan juga dari sisi kebijakannya. Buktinya kemarin kereta api cepat saja koordinasinya kurang baik sehingga membuat pipa Pertamina meledak," kata Hasto.
Lalu, apakah itu merupakan faktor nasib Rini Soemarno yang tak lagi duduk di kursi Menteri BUMN? Hasto berbicara soal pengelolaan BUMN yang menurutnya harus mencapai tujuan bernegara.
"Jadi mengelola BUMN bukan koorporasi biasa. Pengelolaan BUMN itu tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan keluarga misalnya, nggak boleh karena BUMN adalah badan usaha milik negara, bukan milik keluarga, bukan milik teman-temannya," sebut Hasto.
"Ya karena itulah politik ekonominya harus jelas dimana BUMN itu berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. BUMN sebagai alat negara untuk mencapai tujuan bernegara. Apa tujuan bernegara, memajukan kesejahteraan umum, melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, dan seterusnya," dia menambahkan.
Hasto mengatakan banyak persoalan di tubuh BUMN periode lalu. Sekali lagi dia menekankan BUMN harus bertanggung jawab kepada negara.
"Ya teman-teman pers bisa melihat berbagai persoalan-persoalan yang muncul. Berbagai kasus yang kemudian sempat mencuat ke publik. Kita ingin BUMN dikelola dengan orang profesional dengan penuh akuntabilitas. Tidak boleh ada intervensi kepada BUMN, selain organ BUMN, tetapi juga dengan tanggung jawab bagi kepentingan negara yang sebesar-besarnya," tegas Hasto.
WNA Pekerja Proyek Kereta Cepat Tewas dalam Kebakaran Pipa Pertamina:
(gbr/fjp)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini