Teroris Bisa Lebih Nekat Jelang Natal dan Tahun Baru

Jakarta - Wanti-wanti agar tetap waspada pascatewasnya Azahari terus didengungkan. Sebab disinyalir kelompok teroris akan lebih nekat, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru.Hal ini diungkapkan Menhan Juwono Sudarsono usai apel Danrem dan Dandim Terpusat 2005 di Mabes Angkatan Darat, Jalan Veteran, Jakarta, Kamis (10/11/2005)."Sesuai paparan dari Kepala Staf AD Jenderal TNI Djoko Santoso, kelompok-kelompok yang teracak ini sangat berbahaya, karena sewaktu-waktu bisa bertindak sendiri-sendiri dan lebih nekat, serta bisa terjadi di mana-mana, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru," ucap Juwono.Namun kelanjutan proses penanganan kasus penyergapan sarang teroris di Batu, Malang, Jawa Timur, yang diduga kuat telah menewaskan Azahari itu diserahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian.Penyergapan itu dinilai sebagai wujud keberhasilan aparat keamanan dalam mengungkap kasus teorisme. Akan tetapi, semua pihak tetap diminta waspada karena masih banyak jaringan teroris yang berkeliaran secara acak."Ini suatu keberhasilan. Tapi kita harus tetap waspada karena jaringan-jaringan itu masih cukup luas dan sel-selnya masih banyak berkeliaran secara teracak," imbau Juwono.Dephan, lanjut dia, sedang menyiapkan dan menggodok Rancangan UU Keamanan Nasional, yang saat ini sedang dibahas dalam rapat Polhukam.Dikatakannya, masalah terorisme menyangkut spektrum yang lebih luas tidak hanya sekadar persoalan polisi, Depdagri, Dephan, dan Mabes TNI. Begitu juga dengan RUU Antiteror yang saat ini juga sedang disiapkan baik oleh LSM dan Dephan.Rencananya draf RUU tersebut akan dikirim ke DPR pada tahun depan. "Tapi yang penting bukan soal UU, tapi bagaimana mengefektifkan antara aparat keamanan, termasuk TNI, dalam menanggulangi terorisme," terangnya.Saat ini, lanjut dia, penanganan terorisme sudah cukup baik. TNI sendiri sudah mempersilakan Polri sebagai penjuru terdepan untuk menanggulangi aksi teroris melalui pendekatan hukum. Akan tetapi bila aksi teror tersebut luar biasa, maka TNI siap mendukung."Hanya saja keterlibatan TNI harus terukur sesuai aturan yang berlaku, dan saat ini sedang dilaksanakan oleh Menko Polhukam untuk menyusun perangkat hukumnya," ungkap Juwono. (san/)