PPP soal Menag Baru: Kalau Masih Muslim Tak Jadi Soal

Sekjen PPP Arsul Sani (Andhika Prasetia/detikcom)

Jakarta - PPP tak mempermasalahkan posisi Menteri Agama (Menag) di Kabinet Indonesia Maju tidak lagi dijabat oleh kadernya, melainkan diisi oleh Jenderal (Purn) Fachrul Razi. Penunjukan Menteri Agama yang bukan dari PPP disebut sebagai langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk keluar dari pakem tradisional.

"Kan yang paling penting tentu karena negara ini mayoritas umat Islam ya, sepanjang Menteri Agamanya itu masih seorang muslim, ya tidak usah kita persoalkan juga. Itu kan ikhtiar Pak Jokowi untuk katakanlah keluar dari pakem-pakem tradisional," kata Sekjen PPP Arsul Sani di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Menag di Kabinet Indonesia Kerja dijabat oleh Lukman Hakim Saifuddin, yang merupakan kader PPP. Arsul mengatakan partainya memang meminta kepada Jokowi agar diberi tantangan portofolio kementerian lain di luar pakem tradisional PPP, yaitu Kementerian Agama.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ini kan memang menyampaikan ke Pak Jokowi. 'Pak, kalau boleh memohon kami itu mbok ya diberi tantangan di portofolio yang lain', dan dikabulkan juga. Nggak tanggung-tanggung, Menteri PPN/Kepala Bappenas itu kan pos yang beratlah buat saya," ujar Arsul.

Plt Ketum PPP Suharso Monoarfa, yang saat ini menjabat Menteri PPN/Kepala Bappenas, diyakini Arsul dapat mengemban tugasnya dengan baik. Suharso disebutnya memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang sesuai dengan kementeriannya saat ini.

"Tapi ya kami meyakini bahwa Pak Suharso, karena memang background pendidikan beliau itu planologi, kemudian masternya dari sebuah universitas di Amerika yang cukup terkenal public policy, saya yakin beliau bisa. Dan beliau punya rekam jejak juga sebagai anggota parlemen dua periode kalau tidak salah pernah memimpin di Banggar, kemudian di komisi ya. Jadi saya rasa nggak asing soal itu," jelas Arsul.

Terkait rangkap jabatan Suharso di partai dan kementerian, Arsul menjelaskan memang tak ada aturan yang menyebutkan jika Ketua Umum PPP harus mengundurkan diri jika menduduki jabatan di kabinet. Namun, kata Arsul, ada suara dari kalangan internal PPP yang menginginkan untuk mempercepat muktamar dan membahas posisi Suharso.

"Kalau kita mengikuti siklus pengurusan lima tahunan, mestinya PPP baru muktamar di April 2021, tapi ada suara-suara dari dalam agar muktamar dipercepat di 2020. Hanya belum kami putuskan apakah itu sebelum pendaftaran pilkada atau sesudah," ujar Arsul.

"Kami akan melakukan mukernas dulu secepatnya, mungkin dalam bulan akhir November atau awal Desember untuk menentukan semuanya, termasuk posisi Pak Suharso sebagai Plt Ketum," tuturnya.

Menteri Agama Fachrul Razi sebelumnya bicara masa remajanya yang dibesarkan di wilayah yang ajaran Islamnya ketat. Namun, dia menegaskan, jabatan Menteri Agama yang diembannya saat ini tidak hanya untuk agama tertentu.

"Kita harus sepakat bahwa teman-teman, Pak Fachrul Menteri Agama ya, iya tapi saya bukan Menteri Agama Islam, saya Menteri Agama Republik Indonesia. Di dalamnya ada agama-agama lain. Tapi kalau di dalamnya saya gunakan pendekatan Islam, wajar-wajar saja karena memang Islam adalah agama yang dipeluk oleh mayoritas," ujar Fachrul Razi di kantor Kemenag, Jalan Lapangan Banteng Barat, Jakarta Pusat, Rabu (23/10).