Jatah Menteri Sedikit, PPP Singgung Kursi Wamen dan Pimpinan Lembaga

Sekjen PPP Arsul Sani (Mochammad Zhacky/detikcom)

Jakarta - PPP buka suara soal jatah kursi menterinya yang lebih sedikit dibandingkan Partai Gerindra. PPP bicara kerja keras hingga berdarah-darah memenangkan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019.

"Jadi banyak yang tanya sama saya. PPP yang ikut dari awal, yang kalau kata orang berdarah-darah dalam pemilu, dalam pilpres ya, dan memang berdarah-darah karena kursinya itu turun, kok dapatnya cuma satu, sementara Gerindra yang notabene adalah lawan kontestasi kok dapat dua," kata Sekjen PPP Arsul Sani di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/10/2019).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam susunan Kabinet Indonesia Maju yang baru dilantik hari ini, PPP mendapatkan 'jatah' satu kursi menteri, yaitu Menteri PPN/Kepala Bappenas, yang dijabat oleh Plt Ketum Suharso Monoarfa. Sedangkan Gerindra menempati dua kursi menteri, yaitu Menhan Prabowo Subianto dan Menteri KKP Edhy Prabowo.

Arsul menyebut hal itu sebagai konsekuensi pilihan politik. Pasalnya, penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden.

"Ketika kami mengusung Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden, memang tidak ada kontrak politik, 'kalau Pak Jokowi menang PPP harus dapat sekian'. Jadi itu harus kita pahami, ya. Itu konsekuensi dari pilihan politik yang tidak transaksional, tidak hitam di atas putih," ujar Arsul.

Arsul mengatakan penyusunan kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden. Menurut Arsul, jika dilihat dari perspektif power sharing, masih ada kesempatan bagi PPP menduduki jabatan strategis.

"Katakanlah ada misalnya PPP yang mungkin banyak bagi para internal PPP sendiri mempertanyakan 'kok dapat cuma satu, Gerindra kok dua (menteri)' segala macam. Kan kita dari perspektif power sharing itu kan kita nggak bisa melihat, kita nggak melihat bahwa apa seolah-olah power sharing yang diberikan kepada PPP hanya di kabinet saja," ujar Arsul.

Arsul lalu menyinggung posisi wakil menteri (wamen) dan kepala badan/lembaga yang belum diumumkan oleh Jokowi. Menurutnya, Jokowi tidak akan lupa dengan PPP, yang sudah 'berdarah-darah' memenangkannya pada Pilpres 2019.

"Kita kan tidak tahu Pak Jokowi misalnya ada pikiran untuk, katakanlah, di beberapa kementerian ada posisi wamen, masa sih dia nggak ingat PPP. Gitu lho. Untuk nambahin gitu lho. Kan juga ada posisi-posisi jabatan publik yang lain, seperti kepala badan atau jabatan lain yang selama ini juga banyak diisi dari parpol. Masa Pak Jokowi dan Ma'ruf nggak ingat PPP? Nggak akan lupalah, kita percaya itu," ucapnya.

Di sisi lain, Arsul tak menampik jika ada kursi menteri dari kalangan profesional yang di-endorse oleh PPP. Namun Arsul tak mau membocorkan siapa sosoknya.

"Adalah (endorse kalangan profesional), tapi nggak kita omongkan sekarang. Kalau ngomong sekarang, itu kan nanti dibilang apa, ini sebetulnya alat partai dan sebagainya," ungkap Arsul.