2019/10/23 17:09:18 WIB
Jatah Menteri Sedikit, PPP Singgung Kursi Wamen dan Pimpinan Lembaga
Halaman 1 dari 2
Sekjen PPP Arsul Sani (Mochammad Zhacky/detikcom)
Jakarta -
PPP buka suara soal jatah kursi menterinya yang lebih sedikit dibandingkan Partai Gerindra. PPP bicara kerja keras hingga berdarah-darah memenangkan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019.
"Jadi banyak yang tanya sama saya. PPP yang ikut dari awal, yang kalau kata orang berdarah-darah dalam pemilu, dalam pilpres ya, dan memang berdarah-darah karena kursinya itu turun, kok dapatnya cuma satu, sementara Gerindra yang notabene adalah lawan kontestasi kok dapat dua," kata Sekjen PPP Arsul Sani di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/10/2019).
Dalam susunan Kabinet Indonesia Maju yang baru dilantik hari ini, PPP mendapatkan 'jatah' satu kursi menteri, yaitu Menteri PPN/Kepala Bappenas, yang dijabat oleh Plt Ketum Suharso Monoarfa. Sedangkan Gerindra menempati dua kursi menteri, yaitu Menhan Prabowo Subianto dan Menteri KKP Edhy Prabowo.
Arsul menyebut hal itu sebagai konsekuensi pilihan politik. Pasalnya, penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden.
"Ketika kami mengusung Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden, memang tidak ada kontrak politik, 'kalau Pak Jokowi menang PPP harus dapat sekian'. Jadi itu harus kita pahami, ya. Itu konsekuensi dari pilihan politik yang tidak transaksional, tidak hitam di atas putih," ujar Arsul.
"Jadi banyak yang tanya sama saya. PPP yang ikut dari awal, yang kalau kata orang berdarah-darah dalam pemilu, dalam pilpres ya, dan memang berdarah-darah karena kursinya itu turun, kok dapatnya cuma satu, sementara Gerindra yang notabene adalah lawan kontestasi kok dapat dua," kata Sekjen PPP Arsul Sani di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/10/2019).
Arsul menyebut hal itu sebagai konsekuensi pilihan politik. Pasalnya, penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden.
"Ketika kami mengusung Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden, memang tidak ada kontrak politik, 'kalau Pak Jokowi menang PPP harus dapat sekian'. Jadi itu harus kita pahami, ya. Itu konsekuensi dari pilihan politik yang tidak transaksional, tidak hitam di atas putih," ujar Arsul.
