Utak-atik Nomenklatur Kementerian Dipertanyakan, DPR: Kami Sudah Setuju

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Rabu, 23 Okt 2019 15:36 WIB
Foto: Sufmi Dasco Ahmad (Mochammad Zhacky/detikcom)


Sebelumnya, dalam Kabinet Jilid 2, Jokowi kembali melakukan otak-atik nomenklatur kabinet. Otak-atik nomenklatur tersebut ternyata bukan bagian dari hak prerogatif Presiden. Dalam peleburan atau penambahan kementerian, perlu persetujuan DPR.

Pasal 19 UU Kementerian Negara menyatakan:

(1) Pengubahan sebagai akibat pemisahan atau penggabungan Kementerian dilakukan dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
(2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Dewan Perwakilan Rakyat paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat Presiden diterima.
(3) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dewan Perwakilan Rakyat belum menyampaikan pertimbangannya, Dewan Perwakilan Rakyat dianggap sudah memberikan pertimbangan.


Nomenklatur kementerian yang berubah adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang juga membawahi pendidikan tinggi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Riset/Badan Riset Inovasi Nasional, serta Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

"Pertanyaannya adalah apakah perubahan dan penambahan nomenklatur 3 Kementerian baru, yakni Menko Kemaritiman ditambah nomenklatur dan Investasi, Menteri Ristekdikti diganti menjadi Riset dan Badan Riset Inovasi Nasional, Menteri Pariwisata ditambah nomenklatur Ekonomi Kreatif ini Presiden telah meminta persetujuan DPR? Jika belum maka ketiga menteri baru itu tidak sah secara hukum dan wajib dibatalkan," kata ahli hukum tata negara Dr Agus Riewanto saat kepada detikcom, Rabu (23/10).
Halaman

(azr/gbr)