Utak-atik Nomenklatur Kementerian Dipertanyakan, DPR: Kami Sudah Setuju

Jakarta - Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengotak-atik nomenklatur kementerian dipertanyakan karena disebut tidak meminta persetujuan DPR terlebih dulu. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan perubahan nomenklatur itu telah disetujui pimpinan DPR dalam rapat konsultasi bersama Jokowi sebelumnya.

"Waktu rapat konsultasi antara DPR dengan Presiden, itu (perubahan nomenklatur kementerian) sudah disampaikan kepada kita. Dia sudah mengirim surat dan sudah dijawab pimpinan DPR. Kenapa? Karena pada waktu itu kan kita belum, belum ada paripurna," kata Dasco kepada wartawan, Rabu (23/10/2019).

Baca juga: Jokowi Otak-atik Nomenklatur Kementerian, Ahli Pertanyakan Pertimbangan DPR

Rapat konsultasi antara DPR dan Presiden dilaksanakan pada Senin (21/10) di Istana Kepresidenan. Menurut Dasco, pimpinan DPR saat itu telah menyetujui perubahan nomenklatur kementerian, karena Alat Kelengkapan Dewan (AKD) belum terbentuk.

"Jadi waktu ada rapat konsultasi antara Presiden dan DPR, itu sudah disampaikan ke kita, sudah dikirim dan kita sudah jawab. Kenapa? Karena alat kelengkapannya kan belum ada. Jadi pimpinan DPR yang jawab," ujarnya.

"Sudah persetujuan, sudah ada rapat konsultasi. Waktu kita datang ke Istana itu rapat konsultasi itu soal itu (perubahan nomenklatur)," lanjut Dasco.