Soal Perppu KPK, Ini Kata Menko Polhukam Mahfud Md

Jakarta - Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan belum ada arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait Perppu KPK. Mahfud menyebut akan segera melakukan inventarisasi.

"Belum ada arahan, belum ada masuk ke materi apa pun. Sehari dua hari ini kita akan inventarisasi dulu persoalan-persoalan, kemudian, namanya menteri koordinator adalah mengkoordinasi kementerian terkait," kata Mahfud di Istana, Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Baca juga: Yasonna Ditunjuk Jadi Menkum Lagi, Dari Pembubaran HTI hingga RUU KPK

Terkait Perppu KPK hingga saat ini belum juga diterbitkan oleh Jokowi. Mahfud sendiri sempat mengatakan Jokowi tak perlu khawatir untuk menerbitkan Perppu UU KPK.

"Tidak ada konsekuensi pidana. Itu nakut-nakuti saja. Impeachment dari mana? Kalau Perppu nggak bener, ya ditolak DPR," kata Mahfud, Senin (30/9/2019).

Mahfud menjelaskan, bila Jokowi menerbitkan perppu, tak akan ada yang bisa mempidanakan gara-gara keputusan itu. Penerbitan perppu adalah hukum administrasi dan tak ada konsekuensi pidananya.

"Supaya diingat, Presiden mengeluarkan perppu itu tidak bisa dipidanakan karena ini adalah hukum administrasi. Kalau mengeluarkan perppu keliru, ya ditolak saja oleh DPR, nggak ada hukumannya, wong ini hukum administrasi," tutur Mahfud.

Baca juga: Perppu KPK Tak Disinggung dalam Pertemuan Jokowi-Yasonna di Istana

Meski begitu, dia tak mengetahui apakah Jokowi akan menerbitkan Perppu KPK atau tidak.

"Jadi terserah Presiden saja. Tetapi saya tidak tahu ya perkembangannya sekarang di Istana bagaimana. Kita tidak boleh juga mendesak-desak Presiden untuk mengeluarkan atau tidak mengeluarkan (Perppu KPK)," kata Mahfud. (idn/tor)