Gerindra Ajukan Fadli Zon Ketua BKSAP DPR, Supratman Ketua Baleg

Waketum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad (Foto: Lisye Sri Rahayu/detikcom)

Jakarta - Gerindra akan mengajukan nama Fadli Zon sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR. Sementara itu Supratman Andi Agtas akan menjadi Badan Legislatif DPR.

"Ya (Fadli Zon) Ketua BKSAP, posisi yang paling penting untuk kemudian menjalankan fungsi-fungsi diplomatik antar parlemen. Baleg kita Pak Supratman," ujar Waketum Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2019).

Dasco mengatakan Gerindra telah menyiapkan nama-nama yang akan mengisi alat kelengkapan dewan (AKD). Nama-nama tersebut akan diserahkan esok hari.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Besok kita akan memasukkan nama-nama lengkap komisi dan AKD," lanjutnya.

Dasco mengatakan Gerindra telah sepakat tidak mengambil kursi ketua komisi. Menurutnya Pimpinan BKSAP dan Baleg lebih strategis.

"Kalau terkait AKD memang kita sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa kami memang tidak mengambil pimpinan di komisi. Tapi kami mengambil pimpinan di BKSAP, dan Badan Legislasi," kata dia.

Dasco menyebut tujuan Gerindra mengincar kursi ketua Baleg agar lebih berkonsentrasi dalam merumuskan rancangan Undang-Undang. Dia mengaku akan menyerap aspirasi masyarakat dan mahasiswa dalam membuat Undang-Undnag bersama pemerintah.

"Tujuannya apa? Di Badan Legislasi kami ingin lebih konsentrasi mematangkan, merumuskan rancangn Undang-Undang menjadi Undang-Undang, atau revisi Undang-Undang supaya kemudian tidak terjadi lagi miskomunikasi antara masyarakat, mahasiswa terhadap Undang-Undang yang akan dibuat oleh pemerintah dan DPR," kata dia.

"Oleh karena itu kami rasa badan legislasi ketuanya sangat strategis sehingga kami ambil," imbuh Dasco.

Sebelumnya, DPR telah mengesahkan Alat kelengkapan dewan (AKD) DPR dalam rapat paripurna hari ini. Ketua DPR Puan Maharani meminta masing-masing fraksi segera mengirimkan nama-nama anggota kepada Kesetjenan DPR untuk menempati tiap AKD.

"Secepatnya (nama harus dikirimkan). Karena kalau tidak menyerahkan nama, maka komisi tidak bisa berjalan," kata Puan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10).