Pensiun 3 Tahun Lagi, Jenderal Tito Sudah Berhenti Jadi Kapolri

Foto: Tito Karnavian. (Lamhot Aritonang/detikcom).

Jakarta - Karir Jenderal Tito Karnavian memang sangat moncer. Diprediksi akan dipilih menjadi Mendagri di Kabinet Kerja Joko Widodo jilid II, Tito sudah berhenti sebagai Kapolri meski masih 3 tahun lagi pensiun dari Polri.

Tito diangkat sebagai Kapolri pada 2016 lalu melompati banyak seniornya. Lulusan Akademisi Kepolisian tahun '87 itu dipilih sebagai Kapolri jauh dari masa pensiunnya, yakni 6 tahun. Tito akan Pensiun pada 26 Oktober 2022.

Rupanya Presiden Jokowi cocok dengan kinerja Tito. Jenderal bintang empat itu dipanggil ke Istana di saat Jokowi sedang mewawancarai calon menteri-menterinya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tito datang ke Istana Negara, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (21/10) siang. Ia datang didampingi sejumlah pejabat kepolisian lain seperti Kadiv Humas Polri Irjen Mohammad Iqbal dan Koorspripim Kapolri, Kombes Ferdy Sambo.

Saat dipanggil, Tito belum tahu apakah terkait dengan posisi calon menteri. Ia menyebut pemanggilan terkait dengan masalah keamanan.

"Saya belum tahu. Saya dipanggil saya pikir berkaitan dengan keamanan," ucap Tito di Istana.

Tito tidak keluar melalui pintu yang sama di Istana. Apa hasil pertemuannya dengan Jokowi, tak bisa dikonfirmasi.

Sore harinya, gambaran apa isi pertemuan Jokowi dan Tito mengemuka. Irjen M Iqbal yang turut mengantarkan Tito ke Istana menyatakan ada peluang Tito mendapatkan jabatan baru.

"Ya (Tito) dipanggil Pak Presiden. Saya nggak masuk. Sekitar satu jam (Tito bertemu dengan Jokowi), terus kita balik, kita ke kantor panglima TNI bicara soal keamanan. (Pertemuan membahas tentang) mungkin ada semacam jabatan baru (untuk Tito)," ucap Iqbal di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (21/10).

Kabar Tito akan menjadi menteri kian menguat setelah Jokowi mengirimkan surat presiden (supres) soal permintaan persetujuan untuk pemberhentian Tito sebagai Kapolri. Surat Jokowi soal pemberhentian Jenderal Tito Karnavian dari jabatan Kapolri bernomor R51 tanggal 21 Oktober 2019. Pasal 11 ayat 1 dan 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR.

Permintaan presiden tersebut pun disetujui DPR dalam sidang paripurna hari ini, Selasa (22/10/2019). Ketua DPR Puan Maharani menyebut Jenderal Tito Karnavian mundur dari Kapolri karena akan mengemban tugas negara lain.

"Adapun alasan pengunduran diri karena yang bersangkutan akan mengemban tugas negara dan pemerintahan lainnya," ucap Ketua DPR Puan Maharani.

Sebagai perwira tinggi polisi yang lama berkiprah di bidang antiterorisme, Tito memiliki segudang pengalaman dalam penegakan hukum dan urusan keamanan. Namun bukan hal itu saja yang dilihat Jokowi dari sosok Tito. Ada juga kabar yang menyebutkan bahwa Tito bakal dipercaya untuk mengemban jabatan Mendagri. Tentu saja Tito bukannya tanpa modal pengalaman di bidang itu. Dua kali menjadi kapolda--memimpin Polda Papua dan Polda Metro Jaya--membuat Tito memiliki kemampuan dan pengalaman yang cukup banyak untuk memetakan apa saja kerawanan yang bisa mengganggu pembangunan di suatu daerah.

Tito pun diprediksi kuat akan mengemban tugas sebagai menteri dalam negeri (mendagri) di kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin.

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya memberikan analisis soal posisi Tito. Ini melihat background Tito sebagai jenderal akademisi. Pengalaman Tito yang banyak menghadapi peristiwa politik selama masa tugasnya sebagai Kapolri, dianggap sebagai modal yang cukup.

"Pengalaman dia 3 tahun 4 bulan apa sih yang paling terlihat? Tidak ada Kapolri yang menghadapi peristiwa politik sebesar yang dihadapi Tito Karnavian. Mulai dari pilkada serentak, Pilkada DKI yang membawa isu sangat sensitif di wilayah keamanan, dan terakhir di Pemilu 2019. Belum lagi isu terkait netralitas dari Polri," ungkap Yunarto.

Dari pengalaman yang dimiliki Tito, Yunarto menilai pos kementerian yang paling cocok untuk eks Kapolda Metro Jaya itu adalah memimpin Kemendagri. Apalagi Tito sangat expert menghadapi persoalan keamanan yang memang menjadi salah satu sektor Kemendagri yang perlu diurus.

"Dengan pengalaman Pak Tito sebagai kapolda, menghadapi pilkada, saya meyakini beliau sangat mengerti mengenai karakter dari potensi konflik dalam pemilu, aspek legal dalam pilkada dan pemilu, bagaimana koordinasi dan komunikasi dengan kepala daerah," sebutnya.

"Tahun depan saja tantangannya ada 270 pilkada, terbanyak sepanjang sejarah. Jadi kalau dilihat dari sisi itu, dibanding dengan kementerian lain paling memungkinkan di Kemendagri. Pak Tito paling bisa optimal dan Kemendagri sendiri paling bisa dioptimalkan ketika mendapatkan sosok seperti Pak Tito. Jadi jabatan paling tepat (untuk Tito) adalah Mendagri," tambah Yunarto.

Posisi Tito akan digantikan oleh Wakapolri Komjen Ari Dono sebagai Plt Kapolri. Ari sendiri akan pensiun dari Polri pada Desember 2019.

Hingga saat ini, belum diketahui siapa yang akan mendapat jabatan sebagai Kapolri. detikcom merangkum ada 11 perwira tinggi Polri berpangkat komisaris jenderal polisi (komjen pol atau jenderal bintang tiga) saat ini. Mereka tak dapat lagi naik pangkat, kecuali jika diangkat mengisi jabatan Kapolri atau Kepala Badan Intelijen Negara (Ka BIN).

Meski demikian, tak tertutup kemungkinan Presiden Jokowi, yang memiliki hak prerogatif, mengangkat perwira tinggi Polri yang saat ini berpangkat jenderal bintang dua atau inspektur jenderal polisi (irjen pol). Ada kabar yang menyebutkan bahwa Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono berpeluang kuat menjadi Kapolri.