Kini, setelah pemerintah pusat mengesahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren pada September lalu, Uu optimistis Raperda Keagamaan akan disahkan menjadi perda.
"Kalau dulu Perda Keagamaan kami ditolak karena UU Pesantren belum diterbitkan pemerintah pusat, sekarang kami akan kembali melayangkan Raperda Keagamaan ke DPRD Jabar karena sudah ada payung hukumnya," kata Uu dalam keterangan tertulis, Selasa (22/10/19).
Menurut Uu, Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jabar secepatnya akan mengajukan Raperda Keagamaan ke DPRD Jabar untuk segera dibahas di rapat paripurna. Ia pun yakin Perda Keagamaan bisa terbit pada awal 2020.
"Secepatnya, mudah-mudahan awal 2020 sudah disahkan," ucap Uu, yang juga merupakan Panglima Santri Jabar.
Terkait Undang-Undang Pesantren, menurut Uu, hal itu merupakan bentuk penghargaan negara kepada para santri dan pesantren. Kini pendidikan pesantren dapat mandiri karena memiliki payung hukum dan anggaran yang bisa dikucurkan pemerintah.
"Dulu pesantren tidak berdiri sendiri, tapi bernaung di beberapa kementerian. Bila di pesantrennya ada SMP atau SMU, maka menginduk ke Kementerian Pendidikan. Bila terdapat tsanawiyah atau aliyah, maka menginduk Kementerian Agama. Tetapi, dengan lahirnya UU Pesantren, kami merasa jelas arahnya ke mana," kata Uu.
Adapun dalam momen merayakan Hari Santri pada 22 Oktober ini, Uu mengaku senang upacara peringatan tingkat provinsi bisa digelar di Lapangan Gasibu dan Gedung Sate. Dengan hadirnya ribuan santri dari berbagai pondok pesantren di Jabar, Uu menilai peringatan Hari Santri tahun ini bukan hanya seremoni, tetapi juga bersamaan digelarnya pawai taaruf dan sejumlah kegiatan di berbagai tempat.
"Saya senang baru kali ini Hari Santri dirayakan di Gasibu, Gedung Sate, dan sekitarnya. Begitu meriah dengan banyaknya santri yang hadir, ada yang datang dari Sukabumi, Cirebon, Subang, dan lainnya. Mudah-mudahan tahun depan semakin meriah lagi," tutup Uu.
Simak juga video "Warganet Ramaikan Tagar #HariSantri2019" :
(akn/akn)
