Bila APBD DKI Telat Disahkan, Anies dan DPRD Tak Gajian 6 Bulan

Dwi Andayani - detikNews
Selasa, 22 Okt 2019 18:56 WIB
Wakil Ketua DPRD DKI, Abdurrahman Suhaimi (Dok. PKS DKI)

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik menyebut pembahasan APBD ini akan diselesaikan akhir November. Selain itu, disebutkan nantinya pada saat bersamaan rapat paripurna dan MoU untuk Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) DKI 2020 akan ditandatangan.

"Iya mulainya besok harus dilakukan seperti ini, kan mulai besok sampai akhir November," kata Taufik.



Sesuai dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020, diketahui batas akhir penetapan APBD paling lambat 30 November 2020.

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 312 ayat (2) dijelaskan soal sanksi. DPRD dan kepala daerah, dalam hal ini Gubernur Anies Baswedan, yang tidak menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun, maka dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama enam bulan.


(dwia/dnu)