detikNews
2019/10/22 15:49:33 WIB

Menteri Rangkap Jabatan Pimpinan Parpol, Bolehkah?

Tim detikcom - detikNews
Halaman 3 dari 3
Menteri Rangkap Jabatan Pimpinan Parpol, Bolehkah? Prabowo setelah bertemu dengan Jokowi. (Andhika Prasetia/detikcom)

Sementara itu, eks Wakil Ketua Komisi II DPR F-Gerindra, Ahmad Riza Patria, menyatakan kedua UU itu tidak mengatur soal larangan menteri menjabat ketua umum parpol. Komisi II DPR diketahui salah satunya membidangi urusan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

"Secara aturan tidak diatur dan tidak dilarang dalam UU Parpol, UU Pemilu, dan UU lainnya. Tidak diatur bahwa menteri harus melepas jabatan, itu tidak diatur," kata Riza di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10).

Ia pun sempat menyinggung Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto yang menjabat Menteri Perindustrian di kabinet Jokowi periode 2014-2019. Menurut Riza, menteri merupakan hak prerogatif presiden. Namun Riza mengatakan Gerindra bakal memastikan soal ketentuan tersebut.

"Buktinya kemarin tuh Pak Airlangga di dalam tidak dilarang. Ya nanti kita diskusikan dan pastikan baiknya ke depan gimana," ujarnya.

Untuk diketahui pada 2010, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan atau uji materiil UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terkait rangkap jabatan yang diajukan oleh anggota DPR dari Komisi I, Lily Chadidjah Wahid. Dalam putusannya, MK membolehkan menteri merangkap jabatan ketum Parpol.
(rdp/fjp)


Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com