Menteri Rangkap Jabatan Pimpinan Parpol, Bolehkah?

Menteri Rangkap Jabatan Pimpinan Parpol, Bolehkah?

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 22 Okt 2019 15:49 WIB
Prabowo setelah bertemu dengan Jokowi. (Andhika Prasetia/detikcom)
Prabowo setelah bertemu dengan Jokowi. (Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta - Sejumlah ketum partai politik (parpol) masuk jajaran calon menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi pun menyebut menteri diperbolehkan merangkap jabatan pimpinan parpol. Apa kata undang-undang soal ini?

Sebagaimana diketahui, sejauh ini Jokowi sudah memanggil tiga Ketum Parpol sebagai calon menteri, yaitu Ketum Gerindra Prabowo Subianto, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, dan Plt Ketum PPP Suharso Monoarfa.


Suharso Monoarfa, salah satu yang diberi jabatan menteri, menyebut Jokowi mengizinkan ketum parpol rangkap jabatan menteri.

"Kata Presiden tidak apa-apa (tetap jabat ketum)," kata Suharso setelah bertemu dengan Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (22/1/2019).

Menteri Rangkap Jabatan Pimpinan Parpol, Bolehkah?Suharso Monoarfa di Istana (Andhika Prasetia/detikcom)

Lalu bagaimana aturan lengkap terkait menteri rangkap jabatan ini? Apabila merujuk pada UU No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, tak ada larangan menteri menjabat sebagai pimpinan partai politik. Namun menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pimpinan organisasi yang dibiayai oleh APBN/APBD. Begini bunyi pasalnya:
Selanjutnya
Halaman
1 2 3