detikNews
Selasa 22 Oktober 2019, 14:08 WIB

Gubernur Sulsel Minta Biaya SKPD Dipangkas Tutupi Defisit Rencana APBD

Noval Dhwinuari Antony - detikNews
Gubernur Sulsel Minta Biaya SKPD Dipangkas Tutupi Defisit Rencana APBD Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah (Noval Dhwinuari Antony/detikcom)
Makassar - Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah menyebut rencana program pada APBD Sulsel untuk 2020 defisit hingga Rp 2 triliun. Nurdin memerintahkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memangkas biaya satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

"Kemarin saya dilaporin oleh Bappeda, 'Pak kita masih defisit Pak, sekitar Rp 2 triliun', saya bilang jalan aja dulu nanti di ujung kita lihat," ujar Nurdin dalam acara Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengendalian, Pengelolaan dan Pelaporan Gratifikasi di Makassar, Selasa (22/10/2019).

Nurdin memanggil Bappeda untuk melihat program setiap SKPD pada 2020. Nurdin mengecek biaya rutinitas setiap dinas di Pemprov Sulsel.


"Semua dinas-dinas punya biaya makan minum, tiket, biaya pemeliharaan kendaraan. Memang kecil kelihatan, Rp 2 miliar, 3 miliar, tapi kalau dikali 51 SKPD, itu ratusan miliar Pak, jadi saya satukan, baru kita potong 50 persen," paparnya.

Nurdin menegaskan, APBD Sulsel yang defisit Rp 2 triliun itu karena banyak program yang diajukan sementara Pemprov tidak melakukan efisiensi anggaran. Dia lalu memerintahkan untuk melakukan efisiensi anggaran, salah satunya dengan biaya makan-minum hingga perjalanan SKPD.

"Misalnya makan-minum ngapain semua di SKPD, ya satu aja, silakan kalau mau makan nanti dia (salah satu) yang bayar. Biaya perjalanan, masa semua harus pegang biaya perjalanan? Belum tentu memang ada keperluan dia berangkat toh," imbuhnya.


"Tapi kalau kita satukan semua apalagi kalau nanti SPPD online kan kalau satu yang diundang satu aja yang berangkat, tapi karena dia yang pegang uang satu diundang bisa 10 orang yang berangkat," lanjutnya.

Rencana APBD yang defisit itu belum diajukan ke DPRD. Untuk itu, dia meminta Bappeda melakukan efisiensi sebelum dibahas bersama DPRD.

"Sekarang kita efisienkan berapa hasil efisiensi kita pasti akan menutupi itu. Artinya, larinya ke belanja modal. Yang kedua uang belanja pegawai juga harus kita coba lihat," kata Nurdin.
(nvl/fdn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com