Selasa 22 Oktober 2019, 11:54 WIB
Abdullah Hehamahua Sindir Jokowi Tak Libatkan KPK Susun Kabinet
Abdullah Hehamahua dalam diskusi di Unhas, Makassar, Selasa (22/10/2019). (Taufiq/detikcom)
Makassar -
Mantan penasihat KPK Abdullah Hehamahua menyindir Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tak melibatkan KPK dalam penjaringan calon menteri untuk kabinet.
"Tapi saya mau katakan Jokowi tidak punya keyakinan memberantas korupsi. Alasannya, pertama track record dia lima tahun yang lalu," kata Abdullah di Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar, Selasa (22/10/2019).
Hehamahua mencontohkan peristiwa yang terjadi lima tahun lalu saat KPK memberikan label merah kepada nama calon menteri yang disodorkan ke KPK.
"Tapi, ketika pencalonan, Kapolri itu masuk calon tunggal. Berarti, bagi Jokowi, KPK itu tidak ada apa-apanya dan sekarang dibuktikan lagi tidak diperlukan lagi rekomendasi dari KPK," ujarnya.
Hehamahua menyinggung penyusunan kabinet saat ini yang tidak melibatkan KPK. Padahal KPK sebelumnya diminta menelusuri rekam jejak bakal calon menteri.
"Saya tidak tahu apakah minta atau tidak, tapi setahu saya ke KPK tidak ada. Wallahualam kalau dari unsur lain," sambungnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan KPK tidak dilibatkan Jokowi dalam proses penyusunan kabinet. Namun Syarif memahami bahwa pemilihan kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Posisi KPK, disebut Syarif, lebih fleksibel, tergantung permintaan dari Jokowi sebagai presiden.
"Kita tidak diikutkan, tetapi kita berharap bahwa yang ditunjuk oleh Presiden adalah orang-orang yang mempunyai track record yang bagus," ujar Syarif.
Sementara itu, pihak Istana, yakni Ali Mochtar Ngabalin, mempertanyakan KPK yang mengaku tak dilibatkan dalam penyusunan kabinet periode 2019-2024. Ngabalin menegaskan penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.
Tonton juga video Hitung-hitungan Menteri ala Jokowi:
(fiq/fdn)
"Tapi saya mau katakan Jokowi tidak punya keyakinan memberantas korupsi. Alasannya, pertama track record dia lima tahun yang lalu," kata Abdullah di Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar, Selasa (22/10/2019).
Hehamahua mencontohkan peristiwa yang terjadi lima tahun lalu saat KPK memberikan label merah kepada nama calon menteri yang disodorkan ke KPK.
Hehamahua menyinggung penyusunan kabinet saat ini yang tidak melibatkan KPK. Padahal KPK sebelumnya diminta menelusuri rekam jejak bakal calon menteri.
"Saya tidak tahu apakah minta atau tidak, tapi setahu saya ke KPK tidak ada. Wallahualam kalau dari unsur lain," sambungnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan KPK tidak dilibatkan Jokowi dalam proses penyusunan kabinet. Namun Syarif memahami bahwa pemilihan kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Posisi KPK, disebut Syarif, lebih fleksibel, tergantung permintaan dari Jokowi sebagai presiden.
"Kita tidak diikutkan, tetapi kita berharap bahwa yang ditunjuk oleh Presiden adalah orang-orang yang mempunyai track record yang bagus," ujar Syarif.
Sementara itu, pihak Istana, yakni Ali Mochtar Ngabalin, mempertanyakan KPK yang mengaku tak dilibatkan dalam penyusunan kabinet periode 2019-2024. Ngabalin menegaskan penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.
Tonton juga video Hitung-hitungan Menteri ala Jokowi:
(fiq/fdn)
