"Tapi saya mau katakan Jokowi tidak punya keyakinan memberantas korupsi. Alasannya, pertama track record dia lima tahun yang lalu," kata Abdullah di Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar, Selasa (22/10/2019).
Hehamahua mencontohkan peristiwa yang terjadi lima tahun lalu saat KPK memberikan label merah kepada nama calon menteri yang disodorkan ke KPK.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hehamahua menyinggung penyusunan kabinet saat ini yang tidak melibatkan KPK. Padahal KPK sebelumnya diminta menelusuri rekam jejak bakal calon menteri.
"Saya tidak tahu apakah minta atau tidak, tapi setahu saya ke KPK tidak ada. Wallahualam kalau dari unsur lain," sambungnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan KPK tidak dilibatkan Jokowi dalam proses penyusunan kabinet. Namun Syarif memahami bahwa pemilihan kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Posisi KPK, disebut Syarif, lebih fleksibel, tergantung permintaan dari Jokowi sebagai presiden.
"Kita tidak diikutkan, tetapi kita berharap bahwa yang ditunjuk oleh Presiden adalah orang-orang yang mempunyai track record yang bagus," ujar Syarif.
Sementara itu, pihak Istana, yakni Ali Mochtar Ngabalin, mempertanyakan KPK yang mengaku tak dilibatkan dalam penyusunan kabinet periode 2019-2024. Ngabalin menegaskan penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.
Tonton juga video Hitung-hitungan Menteri ala Jokowi:
(fiq/fdn)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini