Prabowo Jadi Calon Menteri, PPP Bicara Kawal Jokowi di Parlemen

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengangkat mantan rivalnya, Prabowo Subianto menjadi calon Menteri Pertahanan (Menhan). Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berbicara soal fungsi kontrol terhadap Jokowi di DPR.

Awalnya, PPP mengatakan fenomena demokrasi di Indonesia. Pihak oposisi atau lawan, sangat memungkinkan menjadi koalisi atau teman.

"Itulah uniknya demokrasi di Indonesia, teori koalisi cek and balance tidak sepenuhnya bisa diterapkan. Model politik Indonesia beda dengan negara lain, orang kompetisi bisa masuk di kabinet. Sejarah politik Indonesia kan seperti itu," kata Wasekjen PPP Achmad Baidowi (Awiek), saat dihubungi detikcom, Senin (21/10/2019).

Namun, Awiek masih menganggap penting kontrol terhadap pemerintah. Fungsi itu bisa dijalankan oleh partai pendukung Jokowi di legislatif.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Di parlemen jangan dimaknai sebagai tukang stempel pemerintah. Parlemen berjalan dengan logika pengawasannya sendiri. Fungsi DPR pengawasan, legislasi, anggaran akan berjalan fungsinya karena bukan serta merta parlemen jadi tukang stempel presiden," kata Awiek.

PPP menyebut akan tetap kritis terhadap pemerintah. "Kalau sekiranya ada kebijakan yang melenceng dari Nawa Cita, tidak pro-rakyat tidak pro umat, kita bisa kritisi," kata Awiek.

Kritik PPP bukanlah asal kritik. Apalagi bernada kasar sehingga merusak substansi.

"(Kritik) dengan kata yang bijak, dengan kata sopan dengan bahasa santun bukan dengan teriak-teriak, yang penting kan substansinya," ucap Awiek.

Sebelumnya, Prabowo memenuhi panggilan Jokowi di Istana Kepresidenan. Prabowo mengaku diminta Jokowi untuk membantu di bidang pertahananan.

"Beliau izinkan saya untuk menyampaikan, saya membantu beliau diminta di bidang pertahanan," kata Prabowo kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Senin (21/10).

Halaman 2 dari 2

(aik/zap)