Selasa 22 Oktober 2019, 08:49 WIB
YLBHI soal Prabowo Calon Menhan: Sinyal Buruk Untuk Penegakan Hukum HAM
Foto Asfinawati: Ari Saputra/detikcom
FOKUS BERITA:
Kabinet Indonesia Maju
Jakarta -
Prabowo Subianto menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta kesediannya menjabat sebagai Menteri di bidang Pertahanan. Ketua Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menilai kebijakan itu suatu sinyal buruk bagi penegakan hukum dan HAM.
"Prabowo terindikasi terlibat kasus pelanggaran HAM, tersangkut kasus penculikan oleh tim mawar. Kalau benar iya jadi Menhan, sinyal makin buruk untuk penagakan hukum dan HAM," kata Asfinawati kepada wartawan, Selasa (22/10/2019).
Menurut Asfina, keputusan Jokowi menggaet Prabowo bergabung ke pemerintahan karena untuk menghilangkan oposisi. Ia mengaku pesimis dengan penuntasan kasus HAM masa lalu di periode kedua Jokowi menjabat.
"Saya pikir maksudnya tidak rahasia, mudah ditebak, (ingin) menghilangkan oposisi, menghilangkan kritik. Sangat pesimis, penunjukan (Prabowo) ini saja sudah menunjukkan politik kekuasaan lebih penting daripada hak dan perasaan korban," katanya.
"Selain itu tidak mungkin pemerintahan yang ada menteri pelanggar HAM akan mengusut penegakan hukum. Nanti dibalikin sama orang yang diproses, kok di pemerintahan sendiri ada pelanggar HAM," tambahnya.
Meski begitu, Asfina juga mengatakan akan terus melihat perkembangan calon menteri pilihan Jokowi. Ia juga tidak mau cepat mengambil keputusan tentang penunjukan Prabowo sebagai Menhan, ia mengaku akan melihat perkembangan politik sebelum menentukan upaya lain.
"Masalahnya jangan-jangan yang bermasalah bukan hanya Prabowo. Kami akan lihat dulu siapa-siapa yang menjadi menteri dan mempertimbangkan langkah berikutnya dari nama-nama itu separah apa," katanya.
Sebelumnya, Prabowo mengaku diminta Presiden Jokowi membantu di bidang pertahanan. Prabowo mengatakan akan siap bekerja keras saat dilibatkan dalam pemerintahan. Hingga hari ini, Jokowi akan memanggil sejumlah tokoh yang diperkirakan menjadi calon menterinya ke Istana Negara.
(zap/aik)
"Prabowo terindikasi terlibat kasus pelanggaran HAM, tersangkut kasus penculikan oleh tim mawar. Kalau benar iya jadi Menhan, sinyal makin buruk untuk penagakan hukum dan HAM," kata Asfinawati kepada wartawan, Selasa (22/10/2019).
Menurut Asfina, keputusan Jokowi menggaet Prabowo bergabung ke pemerintahan karena untuk menghilangkan oposisi. Ia mengaku pesimis dengan penuntasan kasus HAM masa lalu di periode kedua Jokowi menjabat.
"Saya pikir maksudnya tidak rahasia, mudah ditebak, (ingin) menghilangkan oposisi, menghilangkan kritik. Sangat pesimis, penunjukan (Prabowo) ini saja sudah menunjukkan politik kekuasaan lebih penting daripada hak dan perasaan korban," katanya.
Meski begitu, Asfina juga mengatakan akan terus melihat perkembangan calon menteri pilihan Jokowi. Ia juga tidak mau cepat mengambil keputusan tentang penunjukan Prabowo sebagai Menhan, ia mengaku akan melihat perkembangan politik sebelum menentukan upaya lain.
"Masalahnya jangan-jangan yang bermasalah bukan hanya Prabowo. Kami akan lihat dulu siapa-siapa yang menjadi menteri dan mempertimbangkan langkah berikutnya dari nama-nama itu separah apa," katanya.
Sebelumnya, Prabowo mengaku diminta Presiden Jokowi membantu di bidang pertahanan. Prabowo mengatakan akan siap bekerja keras saat dilibatkan dalam pemerintahan. Hingga hari ini, Jokowi akan memanggil sejumlah tokoh yang diperkirakan menjadi calon menterinya ke Istana Negara.
(zap/aik)
