detikNews
Selasa 22 Oktober 2019, 08:31 WIB

Prabowo Calon Menhan, TB Hasanuddin: Lawan Tak Perlu di Posisi Strategis

Arief Ikhsanudin - detikNews
Prabowo Calon Menhan, TB Hasanuddin: Lawan Tak Perlu di Posisi Strategis Foto TB Hasanuddin: Rachman Haryanto/detikcom
Jakarta - Politikus PDIP TB Hasanuddin meminta Presiden Joko Widodo mempertimbangkan kembali keputusannya dalam menunjuk Prabowo Subianto Menteri Pertahanan (Menhan). TB menilai tidak sepantasnya Prabowo mendapat posisi strategis di kursi kabinet Jokowi.

"Dalam konteks rekonsiliasi dan dinamis itu harus diperhatikan kepentingan kita, kepentingan pemerintahan Jokowi, kepentingan juga pendukung Jokowi, dalam artian partai koalisi, itu harus mendukung bahan pertimbangan. Kalau tidak jadi bahan pertimbangan, nanti akan membuat masyarakat kecewa. Bayangkan di dalam pilpres 2019 itu benar-benar berdarah-darah, sita waktu, anggaran dan emosi di sana," kata TB saat dihubungi detikcom, Senin (21/10/2019) malam.

"Jadi ketika ada rekonsiliasi, oke terima, tapi tempatkan mantan lawan pada posisi tidak strategis, dan tidak perlu ditempatkan di tempat dengan elektoral tinggi," tambahnya.

TB kemudian menjelaskan posisi Menteri Pertahanan dalam Undang-undang. Menurut TB, Menhan itu posisi menteri yang strategis yang memegang peran penting beberapa kementerian.

"Menhan itu strategis, menurut UU ada Triumvirat, itu ketika negara vakum atau dinyatakan vakum. Maka Mendagri, bersama Menteri Luar Negeri, dipimpin oleh pertahanan, dia bisa ambil alih laksanakan tugas pemerintahan dan tugas kenegaraan," jelasnya.

Meski begitu, TB sebenarnya percaya dengan Prabowo. Namun Jokowi, menurutnya, tetap harus mempertimbangkan posisi itu untuk Prabowo.

"Insyaallah saya percaya pada sohib saya Prabowo, tapi pendukung Prabowo jumlah beda sedikit, dengan pendukung Jokowi masih kuat, eksis menggumpal masih melakukan perlawanan. Ini harus jadi bahan pertimbangan," katanya.

Kemudian, TB juga bicara mengenai kursi Menteri Pertanian yang dinilainya tak adil jika tidak diberikan ke pendukung Jokowi. Sebab, menurutnya, Mentan itu juga posisi yang strategis, mengingat Indonesia itu negara agraria

"Misal Menteri Pertanian, 68 sampai 78 persen itu, ini negara agraris, kenapa tidak diserahkan menteri pertanian itu kepada yang dulu mati-matian membela dan mendukung Jokowi, yang tidak keringat mendapatkan porsi yang menjanjikan untuk pemilu 2024. Adil tidak tuh?" katanya.

Terakhir, TB meminta Jokowi mempertimbangkan ulang terkait jabatan Prabowo di kementerian. Ia meminta Jokowi menghargai kerja keras pendukungnya yang sudah mati-matian bekerja memenangkannya.

"Pendapat saya, mohon pertimbangkan ulang, teori rekonsiliasi, teori bahwa politik itu dinamis, itu dipikirkan juga oleh Pak Jokowi untuk kepentingan partai pendukung utama yang sudah mendukung mati-matian untuk kemenangan. Lalu kenapa diberikan pada orang lain? itu menurut saya tidak adil," tegasnya.

Ia pun mengkritik rekonsiliasi Prabowo-Jokowi, yang dinilainya anti klimaks. Ia juga menyebut rekonsiliasi keduanya diharapkan tidak merugikan orang banyak.

"Lalu untuk apa ada dua pasang calon presiden, kalau ujung bersatu, ya sudah lah, dari dulu anu saja, suit saja. Siapa yang mau (jadi) presiden, siapa yang jadi menteri. Sekian triliun uang dikeluarkan, mohon maaf ibarat pertempuran, para jenderal sudah makan bereng para jenderalnya. Itu luka-luka, ada yang belum selesai masalahnya," kata TB.

"Saya kemarin di DPD Jabar, jadi saya pertempuran Jabar itu titik darah penghabisan. Belum selesai itu luka itu, sekarang atas sudah makan bareng, rekonsiliasi, tapi jangan merugikan banyak orang," pungkasnya.
(aik/aan)


Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com