.webp)
Dirangkum detikcom, Selasa (22/10/2019), saat ini ada 34 kementerian yang ditetapkan Jokowi. Jokowi memastikan jumlah menteri di periode 2019-2024 tidak berubah.
"(Jumlah menteri) masih sama, masih sama," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Minggu (18/10).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, dia mengatakan bakal ada perubahan nomenklatur kementerian di kabinet 2019-2024. Apa saja?
"Perubahan nomenklatur ada," ujar Jokowi, Minggu (20/10).
Jokowi tidak merinci nomenklatur kementerian apa yang akan diubah. Namun, dia menyebut akan ada wajah-wajah baru di kabinet 2019-2024.
Beberapa wajah baru itu pun telah diperkenalkan Jokowi di Istana Kepresidenan pada Senin (21/10). Para calon menteri baru Jokowi yang sudah hadir di Istana Kepresidenan di antaranya Mahfud MD, Nadiem Makarim, Fadjroel Rachman, hingga Prabowo Subianto dan Edhy Prabowo yang jadi kejutan di sore hari.
Perubahan nomenklatur itu kemudian 'dibocorkan' Ketua DPR Puan Maharani. Hal itu disampaikan usai para pimpinan DPR bertemu dengan Jokowi membahas perubahan nomenklatur kabinet presiden yang baru.
Puan merinci nomenklatur kementerian/lembaga yang berubah. Ada empat nomenklatur kementerian/lembaga yang berubah, salah satunya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang akan berubah menjadi Kemendikbud dan Pendidikan Tinggi (Dikti).
"Contohnya seperti misalnya Kemendikbud itu Dikti-nya itu akan bersama dengan Dikti karena Kemenristek (Kementerian Riset dan Teknologi) nantinya akan menjadi badan," kata Puan di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (21/10).
"Kemudian Kemenko Maritim nantinya itu akan bertambah menjadi Kemenko Maritim plus investasi. Yang satunya itu Bekraf (Badan Ekonomi Kreatif) itu akan bergabung dengan (kementerian) Pariwisata," imbuhnya.
Puan memastikan tidak ada perubahan nomenklatur besar-besaran. Politikus PDIP itu berharap DPR bisa segera bekerja sama dengan kementerian/lembaga.
"Jadi tidak ada hal yang mengubah tata kementerian sampai kemudian harus ada reorganisasi yang besar-besaran. Jadi harapannya adalah kerja sama antara DPR dengan pemerintah itu setelah nanti diumumkan dan dilantik menteri-menterinya bisa langsung bekerja sama," kata dia.
Halaman 2 dari 2
