"Ya setiap partai punya platform politik masing-masing," ujar Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di Gado-Gado Boplo, Jalan Cikini Raya, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita punya fatsun (sopan santun) di dalam menjalankan posisi politik kita sebagai partai yang berada di dalam pemerintahan. Sikap kritis itu memang diperlukan karena demokrasi memang memerlukan kritik," lanjutnya.
Hasto mengaku telah mendengar komitmen NasDem bahwa akan menghormati hak prerogatif Presiden Jokowi dalam menyusun kabinet. Menurutnya, penghormatan tersebut adalah bagian dari konstitusi.
"Kalau kita lihat dari komitmen yang disampaikan oleh Bapak Surya Paloh ketika bertemu dengan para ketua umum partai semua menghormati hak prerogatif dari presiden tersebut. Karena inilah konstitusi kita," tegas Hasto.
Sebelumnya, NasDem merespons soal Ketum Gerindra Prabowo Subianto dipanggil menjadi salah satu calon menteri kabinet Joko Widodo. NasDem menanggapi dingin soal oposisi yang akan masuk koalisi itu.
"Kalau semua parpol masuk ke koalisi pemerintah, lalu siapa yang jadi checks and balances dan penyambung aspirasi rakyat?" ungkap Ketua DPP NasDem Irma Suryani Chaniago kepada wartawan, Senin (21/10).
Irma kemudian menegaskan partainya tidak akan meninggalkan Jokowi. Hanya, NasDem siap berperan sebagai 'mitra kritis' di dalam koalisi.
"Komitmen kami mendukung Jokowi tidak akan berubah, menjadi 'mitra kritis', mungkin itu tepatnya," tuturnya.
Halaman 2 dari 2











































