.webp)
"Saya kira hampir mayoritas rakyat Indonesia yang memahami persoalan bangsa kita itu keberatan dengan figur-figur yang pernah terlibat dalam kejahatan hak asasi manusia, atau bagian dari oligarki masa lalu menduduki kabinet dalam pemerintahan Jokowi," kata Deputi Koordinator KontraS Ferry Kusuma saat ditanya soal kemungkinan Prabowo menjadi menteri di kantor KontraS, Senen, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2019).
Ferry mengatakan Jokowi seharusnya tidak memasukkan nama-nama yang diduga terlibat kasus pelanggaran HAM untuk menduduki jabatan strategis. Dia juga menyinggung dugaan keterlibatan Prabowo dalam kasus HAM masa lalu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ferry juga menyebut Jokowi tidak pernah menjalankan empat rekomendasi komisi III DPR RI terkait penuntasan kasus penghilangan orang. Dia menyayangkan jika ini ditambah lagi menempatkan sosok yang justru diduga menjadi pelanggar HAM tersebut.
"Kalau kemudian Jokowi menempatkan lagi Prabowo dalam kabinetnya, ini bagaimana yang empat (rekomendasi)? Ini tidak dilaksanakan dan dia malah melakukan kesalahan dengan memberikan ruang terhadap orang yang bertanggungjawab terhadap pelanggaran HAM. Kita tidak akan menjadi negara yang lebih baik kalau kita masih permisif terhadap nama-nama yang kita sebutkan tersebut," ujarnya.
Sebelumnya, Ketum Gerindra Prabowo Subianto tiba di Istana Negara untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Prabowo datang bersama Waketum Gerindra Edhy Prabowo.
Pantauan di Istana Negara, Jl Medan Merdeka Utara, Jakpus, Prabowo datang sekitar pukul 16.15 WIB, Senin (21/10/2019). Prabowo datang mengenakan kemeja warna putih dengan celana cokelat khas seragam Gerindra. Kemejanya tak seperti yang biasa dia gunakan.
Gerindra Tepis Tuduhan soal Prabowo
Partai Gerindra mengaku capek menghadapi tuduhan-tuduhan yang tak terbukti secara hukum. Ini disampaikan untuk menjawab Ikatan Keluarga Orang Hilang (Ikohi) yang tak ingin Jokowi melibatkan Prabowo di dalam kabinet karena dugaan penghilangan sejumlah aktivis pada 1997-1998.
"Kami sudah capek dengan tuduhan miring itu. Yang jelas, tidak ada satu putusan pengadilan pun yang menyatakan Pak Prabowo bersalah terkait kasus penghilangan paksa. Kita ini negara hukum, jadi bicara harus berdasarkan dokumen hukum," kata Ketua DPP Partai Gerindra Habiburokhman, Jumat (18/10/2019).
Habiburokhman yakin masyarakat tidak akan terpengaruh oleh tuduhan miring terhadap Prabowo. Sebagai bukti, dia mengungkit perolehan suara Partai Gerindra dalam dua pemilu terakhir.
"Kami yakin rakyat tidak terpengaruh dengan tuduhan tanpa dasar. Buktinya, suara Pak Prabowo dan Gerindra konsisten di level atas pada dua pemilu terakhir," sebut Habiburokhman.
Halaman 2 dari 3
