"Kita berharap kabinet di periode kedua Jokowi ini adalah orang yang tidak atau diduga terlibat dengan tragedi kemanusiaan atau pelanggaran HAM, korupsi, kejahatan lingkungan, dan sebagainya," kata Deputi Koordinator KontraS, Ferry Kusuma, di kantor KontraS, Senen, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2019).
Ferry mengatakan calon menteri yang bebas pelanggaran HAM menjadi bukti Jokowi mewujudkan janji-janji menuntaskan kasus HAM. Dia juga mengingatkan agar menteri yang terpilih nantinya juga bekerja sesuai tupoksi dan tidak melanggar peraturan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ferry juga menekankan posisi menteri strategis, seperti Menko Polhukam, tidak bisa diisi orang yang diduga terlibat pelanggaran HAM. Sebab, sebutnya, itu akan berpengaruh pada penyelesaian pelanggaran HAM.
"Kemenko Polhukam jabatan strategis dan penting, Menko Polhukam membawahi 12 lembaga negara yang berkaitan langsung dengan penanganan HAM, jangan sampai menteri-menteri yang duduk di sini itu juga menteri-menteri yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM. Karena akan makin menyulitkan penyelesaian HAM," ucap Ferry.
Jokowi hari ini mulai memanggil para calon menterinya ke Istana Kepresidenan. Tokoh yang sudah memenuhi panggilan Jokowi di antaranya Mahfud Md, Erick Thohir, Airlangga Hartarto, Nadiem Makarim, Pratikno, dan Wishnutama.
Halaman 2 dari 2