Jabar Usulkan BLT Menjadi Program Padat Karya

Bandung - Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) mengusulkan agar kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) diubah. Selama ini dari evaluasi sementara diketahui bahwa BLT tidak digunakan tepat sasaran. Pemprov Jabar mengusulkan agar kebijakan BLT digunakan dalam bentuk kegiatan yang bersifat padat karya. "Kita akan usulkan pada presiden jika ada pertemuan dengan seluruh gubernur. Lebih baik BLT tersebut untuk membangun infrastruktur. Dana itu yang terpenting tidak untuk konsumtif," kata Wakil Gubernur Jabar Nu'man Abdul Hakim di Gedung Sate, Jl Diponegoro, Bandung, Rabu (9/11/2005).Menurut Nu'man, selama ini BLT bukannya membawa keberkahan bagi warga yang tergolong masyarakat misikin. Tapi menimbulkan masalah baru. Saat pemberian BLT di beberapa daerah di Jabar malah menimbulkan aksi kekerasan. Baik berupa pengrusakan kantor desa hingga pemukulan terhadap kepala desa oleh warga."Sekarang dana itu lebih baik kita manfaatkan dan ada hasilnya. Kalaupun ada penyelewengan , hasilnya khan tetap ada. Kita tidak bisa menolak kebijakan dari pemerintah sebelumnya. Karena kita tidak dilibatkan langsung," ungkapnya.Warga masyarakat Jabar yang tergolong miskin hingga saat ini berjumlah 2.591.806 orang. Hasil ini diketahui saat dilakukan survei langsung oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jabar untuk tahun 2005. Warga miskin ini adalah yang berhak memperoleh bantuan langsung tunai (BLT) sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM)."Nanti untuk tahap kedua jangan sampai lagi ada kasus pengrusakan kantor dan kepala desanya. Jangan sampai terjadi lagi. Nanti kita akan bantu juga BPS. Soal pendataan ini juga sangat penting," ungkapnya. Provinsi Jawa Barat sendiri memiliki jumlah rumah tangga miskin terbesar ketiga setelah Jawa Tengah dan Jawa Timur se-nasional. (ary/)