Indonesia Tagih Realisasi Komitmen APEC Berantas Korupsi

Jakarta - Pemerintah Indonesia akan mendorong realisasi wacana politis antar negara anggota Asia Pasific Economic Cooperation (APEC) dalam bidang pemberantasan korupsi. Kerja sama nyata demikian sudah amat dibutuhkan demi mencegah kawasan tersebut jadi tempat pelarian koruptor dan penyembunyian harta haramnya. "Kepentingan kita adalah mendorong kerja sama negara anggota APEC di bidang korupsi menjadi lebih kongkret. Kita berkepentingan dalam larinya para koruptor ke luar negeri, termasuk ke negara anggota APEC, dan dalam rangka menelusuri harta benda hasil korupsinya tidak mudah," kata Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda kepada wartawan, seusai diterima Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (9/11/2005).Hassan menambahkan, untuk menopang program pemberantasan korupsi di dalam negeri, diperlukan kerja sama regional. Dalam hal ini mencegah kawasan Asia Pasifik dijadikan tempat pelarian, persembunyian, atau safe heaven para koruptor. Selain itu, juga untuk mencegah harta hasil korupsi disimpan salah satu negara anggota APEC, dan tidak dikembalikan ke negara asal. Dijelaskannya proses pengembalian koruptor dan harta hasil korupsinya, juga tidak mudah. Karena pada kenyataannya belum adanya perjanjian ekstradisi atau kerja sama penegakan hukum antar negara APEC"Disadari sebagai masalah kawasan, ada keperluan kerja sama dalam forum APEC, untuk mencegah negara anggota lainnya menjadi tempat pelarian koruptor dan harta hasil curiannya. Sehingga kita ingin melalui pertemuan summit ini komitmen kuat, yang dengan begitu mendorong kerja sama nyata antar negara APEC," sambungnya.Menurut Hassan, keinginan Indonesia akan disampaikan SBY dalam pidatonya pada KTT APEC di Busan, Korea Selatan, pertengahan bulan ini. Agenda lain yang menjadi kepentingan langsung Indonesia juga akan dibahas. Yaitu masalah liberalisasi perdagangan, World Trade Organiztion (WTO), kerja sama kontra terorisme, energy security, dan upaya bersama mencegah pandemi flu burung.Selain itu, tambah Hassan, akan ada pertemuan bilateral dengan kepala pemeritahan dan negara lainnya. Dua di antaranya yang telah dijadwalkan adalah pertemuan SBY dengan Presiden AS George W Bush, dan Presiden Rusia Vladimir Putin."Saya belum bisa sebut secara rinci, tapi seperti joint conference senat dan kongres AS mengenai foreign militery financing. Dan dalam kerangka resolusi itu juga tidak ada rujukan mengenai Papua. Ada langkah maju dari hubungan Indonesia dengan AS, termasuk dalam upaya kemungkinan memulihkan kembali hubungan militer," jelas Hassan. (ary/)