detikNews
Senin 21 Oktober 2019, 13:05 WIB

Ketua HIPMI Apresiasi Pidato Jokowi Soal Transformasi Ekonomi

Uji Sukma Medianti - detikNews
Ketua HIPMI Apresiasi Pidato Jokowi Soal Transformasi Ekonomi Foto: HIPMI
Jakarta - Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Mardani H Maming mengapresiasi pidato perdana Joko Widodo sebagai Presiden 2019-2024.

Akan tetapi, Mardani mengatakan pidato yang disampaikan Jokowi itu lebih tepat ditujukan untuk tim ekonomi kabinet jilid II.

"Dari HIPMI kita apresiasi. Sebab hampir seluruh pidato isinya ekonomi. Intinya Presiden ingin menyampaikan economy first-lah kira-kira," ujar Mardani dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (21/10/2019).

Maming mengaku terkejut dengan pidato perdana Jokowi. Sebab, Presiden tidak berbicara sama sekali soal tantangan lainnya yang tidak kalah serius seperti masalah, pendidikan, ideologi, keamanan, politik dan sebagainya.



Dari awal pidato hingga akhir, Jokowi hanya berbicara soal tantangan perekonomian dengan terminologi dan ilustrasi yang milenial sekali.

"Lebih tepatnya soal daya saing birokrasi, produk domestik bruto, inovasi, produktivitas, SDM, regulasi dan transformasi ekonomi nasional," ujarnya.

Kendati begitu, Maming mengatakan economy first ini memang sangat penting menurut Presiden. Sebab, tekanan ekonomi global akibat perang dagang yang menghangat di antara negara-negara besar sekaligus merupakan tujuan utama ekspor nasional.

"Jadi ini warning dari Presiden, agar kabinet baru nantinya paradigmanya sama dengan Presiden. Jangan sampai menteri-menteri baru, utamanya menteri-menteri ekonomi malah punya paradigmanya sendiri-sendiri. Presiden ingin lari kencang, jangan sampai menterinya sibuk ngerem," ucap Maming.

Maming memberi contoh, dalam pidato tersebut semangat relaksasi dan debirokratisasi sangat tinggi. Presiden misalnya mengatakan, akan menyederhanakan regulasi dan memangkas regulasi yang tidak perlu.

Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan dua undang-undang besar. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.



Dia berharap semangat deregulasi ini tidak dijawab oleh kabinet berikut dengan menambah regulasi yang mempersulit dunia usaha.

Adapun, salah satu alasan ekonomi pada periode sebelumnya hanya tumbuh sekitar 5 persenan secara tahunan, disebabkan beberapa kementerian malah menambah regulasi baru yang menjadi disinsentif bagi dunia usaha. Akibatnya, private sector susah berkembang.

"Tidak usah kita sebutkan kementeriannya. Tapi hasilnya jelas. Target-target susah tercapai. Sebab ada reregulasi yang bertentangan dengan paket-paket kebijakan Presiden," paparnya.

Tak lupa Maming juga mengucapkan selamat kepada Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-Maaruf Amin.

"BPP HIPMI akan menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun perekonomian nasional yang berkeadilan dan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945," tandasnya.




Tonton juga video Sejumlah Tokoh Merapat ke Istana, Ketua MPR Turut Memantau:

[Gambas:Video 20detik]




(ujm/ujm)


Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com