.webp)
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik awalnya menyoroti tak adanya isu penegakan HAM yang diangkat dalam pidato perdana Jokowi. Menurutnya, hal ini disayangkan karena Indonesia baru saja menjadi anggota Dewan HAM PBB.
"Ya pasti sangat menyayangkan. Kita baru saja berjuang untuk menjadi anggota Dewan HAM PBB, tapi begitu terpilih malah Presiden tidak serius menempatkan isu HAM sebagai isu strategis nasional. Kan ini kontradiktif," ujar Taufan kepada wartawan, Senin (21/10/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Taufan menilai kebijakan Jokowi terkait penegakan HAM tak konsisten di periode kedua ini. Padahal, pada periode pertama Jokowi menjadi presiden isu HAM menjadi salah satu yang masuk dalam Nawacita.
"Kebijakan program periode kepimpinan kedua ini tidak konsisten dengan kebijakan di periode kepemimpinan pertama yg menempatkan penegakan HAM sebagai salah satu kebijakan Nawacita. Tentu keluarga korban pelanggaran HAM yang berat, para pegiat HAM serta Komnas HAM isu ini tetap menjadi salah satu prioritas," ucapnya.
Taufan kemudian menyinggung soal isu Papua yang juga tak ada dalam pidato Jokowi. Menurutnya, penting bagi pemerintah untuk fokus menyelesaikan konflik dan kekerasan di Papua.
"Yang tak kalah pentingnya adalah kebijakan dialogis kepada masyarakat Papua yang terus bergolak. Pemerintah perlu fokus menyelesaikan konflik dan kekerasan di Papua serta mengupayakan tindakan afirmatif kepada masyarakat Papua," ujar Taufan.
Dia meminta Jokowi lebih serius melakukan pencegahan terhadap tindakan kekerasan dalam masyarakat dalam bentuk apapun. Taufan berharap potensi pelanggaran HAM dapat dikurangi.
"Kami juga mengingatkan pemerintah terpilih untuk mengupayakan secara serius pencegahan penggunaan kekerasan di masyarakat, praktik diskriminasi dan persekusi. Penegakan hukum mesti dikedepankan sehingga pelanggaran hak asasi manusia dapat dikurangi. Yang tidak kalah pentingnya adalah menjaga ruang demokrasi yang belakangan ini semakin mengkhawatirkan," tutur Taufan.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan lima hal yang menjadi prioritas dalam pemerintahannya di periode kedua 2019-2024. Pidato itu disampaikan dalam acara pelantikan di atas mimbar Ruang Sidang Paripurna, gedung Nusantara, kompleks parlemen, Minggu (21/10). Jokowi menyebut prioritas pertama adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul. Kedua, Jokowi akan tetap membangun infrastruktur. Ini diperlukan untuk menggenjot perekonomian Indonesia. Ketiga, Jokowi ingin menyederhanakan regulasi. Keempat, penyederhanaan birokrasi. Terakhir adalah transformasi ekonomi.
Halaman 2 dari 2
