Bicara Isu Wakil Menteri, PAN Singgung Niat Jokowi Pangkas Eselon

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) punya rencana memangkas eselon hanya menjadi dua level. Keinginan Jokowi itu kemudian dikaitkan PAN dengan beredarnya isu jabatan wakil menteri di kabinet Jokowi mendatang.

Wasekjen PAN Saleh P Daulay mengatakan dirinya mendengar isu keberadaan sejumlah wakil menteri yang bakal mengisi kabinet periode kedua Jokowi. Menurut Saleh, jabatan wakil menteri justru bertentangan dengan semangat menyederhanakan birokrasi lewat pemangkasan eselon.

"Saya dengar informasi, kabinet yang sekarang akan diisi oleh sejumlah wakil menteri. Kalau itu betul, tentu agak sedikit berbeda dengan semangat pemotongan eselon yang disampaikan Jokowi dalam pidato pelantikan," kata Saleh, Minggu (20/10/2019) malam.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Saleh menilai keberadaan wakil menteri malah bakal membuka rantai baru birokrasi. Padahal, Jokowi ingin memangkas eselon menjadi dua level agar birokrasi lebih sederhana.

"Pemotongan eselonisasi pada birokrasi pemerintah dinilai akan sedikit kontradiktif jika presiden justru mengangkat sejumlah orang wakil menteri. Sebab, dengan mengangkat wakil-wakil menteri itu justru membuka rantai baru birokrasi yang tidak efisien. Mestinya, semakin sedikit eselon, tidak dibutuhkan lagi wakil menteri," ujarnya.

Dia juga mengkiritisi rencana Jokowi memotong eselon. Menurut Saleh, memangkas birokrasi bukan sekadar memperpendek lintas pelayanan masyarakat tapi juga harus bisa menghemat anggaran negara.

"Memangkas birokrasi itu memang tidak hanya memperpendek lintas pelayanan masyarakat, tetapi juga dapat menghemat anggaran negara. Tunjangan jabatan yang ada pada pejabat eselon 3 dan 4 tentu jumlahnya sangat banyak dan jabatan eselon 3 dan 4 itu sangat banyak di birokrasi kita," tuturnya.

Saleh mempertanyakan apakah perubahan dari jabatan struktural seperti eselon ke jabatan fungsional bisa segera diterapkan. Dia menyarankan pemerintah melakukan kajian dan pendalaman tentang rencana pemangkasan eselon ini.

"Kalaupun diganti ke jabatan fungsional, namun anggarannya tentu tidak sebanyak anggaran pejabat struktural. Masalahnya, apakah perubahan ini bisa segera diterapkan? Saya kira masih butuh kajian, pendalaman dan sosialisasi di tingkat pemerintah," tuturnya.

Isu bertambahnya wakil menteri di kabinet periode kedua Jokowi ini sebelumnya sempat dibenarkan oleh Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin. Namun, Ngabalin belum menjelaskan detail berapa banyak wakil menteri yang akan diangkat Jokowi.

Halaman 1 2

Selanjutnya