Jokowi-Ma'ruf Dilantik, BEM SI Bicara Perppu KPK Tak Digubris-BPJS Naik

Jakarta - Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) bicara soal kehidupan demokrasi di Indonesia jelang pelantikan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Mereka menilai aspirasi rakyat yang mereka bawa tidak ada tindak lanjutnya karena tersumbat.

"Demokrasi Indonesia hari ini, terwakili dalam gambaran serangkaian aksi protes, sejak 24 September hingga hari ini. Tersumbatnya aspirasi publik, corong perwakilan yang tak mendengar kehendak umum, serta kongsi penguasa dan parlemen menjadi wajah politik elite kita," kata Koordinator Pusat Aliansi BEM SI, Muhammad Nurdiyansyah, dalam keterangannya, Minggu (20/10/2019).

Baca juga: Perppu KPK Tak Kunjung Keluar, Istana Minta Publik Sabar

Dia mengatakan segala kebijakan semestinya bersumber dari rakyat, oleh rakyat, dan dikembalikan untuk rakyat. Dia menegaskan pemegang kedaulatan tertinggi adalah rakyat.

"Apabila melihat posisi rakyat seharusnya menjadi pemegang kedaulatan tertinggi sebagai upaya terwujudnya pemerintahan rakyat yang berdaulat (democratic state). Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 berbunyi bahwa 'Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD'," ujar dia.

Di sisi lain, lanjutnya, gerakan mahasiswa yang membawa kepentingan masyarakat malah direspons dengan kekerasan. Bahkan akhirnya ada korban nyawa yang pengusutannya tidak jelas.

Baca juga: Tunggu Iktikad Baik Jokowi soal Perppu KPK, BEM SI Tak Demo Hari Ini

Menurutnya pemerintah sama sekali tidak mendengar aspirasi masyarakat termasuk penolakan pelemahan terhadap KPK. BEM SI menduga ada kelompok elite yang menyandera kepentingan pemberantasan korupsi.

"Semua perjuangan pergerakan itu, nyatanya belum mampu membuat pemangku kebijakan menjalankan aspirasi masyarakat. Agenda pelemahan KPK melalui RUU KPK, telah disahkan sejak 17 Oktober 2019. Desakan masyarakat sipil kepada Presiden untuk mengeluarkan Perppu yang mencabut RUU KPK tidak digubris," tuturnya.

BEM SI tidak puas dengan penundaan beberapa RUU kontroversial. Sebab, masih banyak persoalan yang diakibatkan kebijakan yang tidak pro-rakyat.

Baca juga: BEM SI Jabar Terus Desak Presiden Segera Keluarkan Perppu KPK

"Kebakaran hutan dan lubang tambang yang menganga, masih menjadi gambaran lingkungan kita. BPJS sebagai sistem jaminan sosial, justru semakin merugi dan merugikan warga. Pendidikan semakin tergerus dengan liberalisasi dan dikuasai oleh rektor yang menjadi perpanjangan tangan rezim. Reforma agraria masih sekadar bahasa politis, karena sengketa lahan malah makin marak terjadi. Ini semua dilengkapi dengan kondisi ekonomi yang dikuasai kartel dan kapital-kapital besar," bebernya.

BEM SI sempat berencana menggelar aksi di hari pelantikan presiden. Namun, rencana itu digeser pada Senin (21/10) besok.

Diketahui, Jokowi dan Ma'ruf Amin akan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 pada Minggu (20/10) hari ini. Pelantikan akan digelar dalam sidang paripurna MPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pukul 14.30 WIB. (jbr/abw)