2019/10/20 07:49:10 WIB
ASN Sumut Wajib Izin Gubernur Sebelum Diperiksa, ORI Bicara Pelayanan Publik
Halaman 1 dari 2
Adrianus Meliala (Foto: Ari Saputra)
Jakarta -
Ombudsman RI menilai surat edaran (SE) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) terkait izin ASN untuk diperiksa tak menyalahi administrasi. Hal itu juga tidak akan mengganggu pelayanan publik.
"Kalau dikaitkan dengan pelayanan publik tentu itu tidak mengganggu, karena yang umumnya dipanggil itu pejabat publik yang tinggi seperti wali kota, bupati, dan kepala dinas," kata komisioner Ombudsman, Adrianus Meliala, saat dihubungi, Sabtu (19/10/2019) malam.
Dia menilai kewajiban ASN untuk minta izin pada gubernur juga takkan mengganggu proses hukum. Sebab ASN yang dipanggil bisa meminta penjadwalan ulang kepada penegak hukum.
"Izin pemanggilan tidak menghalangi proses lidik (penyelidikan) sidik (penyidikan). Kalau pemanggilan kan bisa pada hari lain, tidak harus pada hari yang bersamaan. Pada konteks pemanggilan polisi kan juga tidak sekali, ada 3 kali kesempatan," ujarnya.
Dia menilai SE tersebut hanya untuk keperluan administratif saja. Penerbitan SE tersebut tak salah selama tidak dimaksudkan untuk mengganjal proses hukum.
"Kalau dikaitkan dengan pelayanan publik tentu itu tidak mengganggu, karena yang umumnya dipanggil itu pejabat publik yang tinggi seperti wali kota, bupati, dan kepala dinas," kata komisioner Ombudsman, Adrianus Meliala, saat dihubungi, Sabtu (19/10/2019) malam.
"Izin pemanggilan tidak menghalangi proses lidik (penyelidikan) sidik (penyidikan). Kalau pemanggilan kan bisa pada hari lain, tidak harus pada hari yang bersamaan. Pada konteks pemanggilan polisi kan juga tidak sekali, ada 3 kali kesempatan," ujarnya.
Dia menilai SE tersebut hanya untuk keperluan administratif saja. Penerbitan SE tersebut tak salah selama tidak dimaksudkan untuk mengganjal proses hukum.
