"Kalau dikaitkan dengan pelayanan publik tentu itu tidak mengganggu, karena yang umumnya dipanggil itu pejabat publik yang tinggi seperti wali kota, bupati, dan kepala dinas," kata komisioner Ombudsman, Adrianus Meliala, saat dihubungi, Sabtu (19/10/2019) malam.
"Izin pemanggilan tidak menghalangi proses lidik (penyelidikan) sidik (penyidikan). Kalau pemanggilan kan bisa pada hari lain, tidak harus pada hari yang bersamaan. Pada konteks pemanggilan polisi kan juga tidak sekali, ada 3 kali kesempatan," ujarnya.
Dia menilai SE tersebut hanya untuk keperluan administratif saja. Penerbitan SE tersebut tak salah selama tidak dimaksudkan untuk mengganjal proses hukum.
