Jakarta - KPK mengaku belum menerima berkas UU KPK meski undang-undang tersebut sudah berlaku. Kemenkum HAM menyebut berkas UU itu masih diotentifikasi di Kementerian Sekretariat Negara.

"Ya karena naskahnya masih diotentifikasi di Setneg. Jika sudah kami terima yang sudah diotentifikasi pasti kami unggah," kata Direktur Jenderal Perundang-undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana saat dikonfirmasi, Sabtu (19/10/2019) malam.

Baca juga: Mardani: Jokowi Tak Teken UU KPK, Semoga Dilanjut Terbitkan Perppu

Widodo mengatakan Kemenkum HAM juga masih menunggu otentifikasi tersebut. Kemenkum HAM berjanji akan segera memberikan dokumen tersebut ke pihak-pihak terkait.

"Kami sudah koordinasi, kewajiban-kewajiban kita pasti kita lakukan," ujarnya.

Sebelumnya, KPK mengatakan pihaknya belum menerima dokumen resmi UU tersebut. KPK juga belum mengetahui secara persis isi detail UU tersebut.