Kepuasan Penegakan Hukum Jokowi Hanya 49,1%, Pimpinan MPR Bicara Peran Media

Jakarta - Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di bidang penegakan hukum paling rendah, yakni 49,1 persen. Wakil Ketua MPR Arsul Sani menilai hal itu terjadi karena banyak isu hukum yang diberitakan media sehingga membentuk persepsi masyarakat.

"Ya karena memang saya kira kalau menurut ini kan, pertama, begitu banyak selama 2 tahun-3 tahun terakhir ini isu-isu hukum dan penegakan kan diangkat di media, karena itu kemudian menimbulkan persepsi, persepsi dibentuk dari pemberitaan. Terlepas pemberitaannya akurat atau tidak akurat, kan kayak gitu," ujar Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (19/10/2019).

Baca juga: Kepuasan Penegakan Hukum Jokowi Hanya 49,1%, MK: Masih Banyak PR

Arsul menilai penurunan itu biasa terjadi. Ia juga meminta pejabat baru yang ditunjuk Presiden Jokowi di periode kedua bisa meningkatkan kepuasan masyarakat, terutama di bidang penegakan hukum.

"Saya kira itu hal biasa saja, nanti kalau pemerintahan baru berjalan, pejabat yang baru sudah ditunjuk, dan kemudian buat langkah-langkah, nanti kan akan naik lagi soal itu," katanya.

Karena itu, Arsul berharap pejabat yang akan mengemban tugas di periode kedua diharapkan bisa bekerja sama dengan media. Hal itu menurutnya bisa mengubah persepsi masyarakat.

"Kita berharap makanya siapa pun yang jadi anggota kabinet, komunikasi dengan medianya bagus gitu loh. Kan media ini kan juga PR (public relation) gratis bagi pemerintah. Tapi kalau katakanlah yang jadi pejabat setiap ditanya kabur mulu, itu kan yang ada di persepsi di luar pemerintahan," katanya.

Baca juga: Kepuasan ke Jokowi di Bidang Hukum Paling Rendah, MA Hormati Penelitian

Survei tingkat kepuasan masyarakat itu dilakukan oleh survei Litbang Kompas. Survei dilakukan melalui wawancara tatap muka pada 19 September-4 Oktober 2019. Sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak bertahap. Tingkat kepercayaan survei 95 persen dengan margin of error sebesar 2,83 persen.

Baca juga: Catatan 5 Tahun Jokowi-JK Bidang Hukum: UU KPK Baru hingga Kasus HAM

Survei juga mengukur tingkat kepuasan responden terhadap kinerja pemerintah di bidang-bidang tertentu. Berikut ini hasilnya di survei Oktober 2019:

Bidang Politik dan Keamanan: 64,3%
Bidang Hukum: 49,1%
Bidang Ekonomi: 49,8%
Bidang Sosial: 59,4%




Tonton video Bagaimana Kinerja Penegakan Hukum di Periode Kedua Jokowi?:

[Gambas:Video 20detik]

(zap/fdu)