Jakarta - Partai Demokrat (PD) menilai tidak ditandatanganinya UU KPK yang telah di revisi adalah angin segar dan pertanda akan keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undan-Undang (Perppu) KPK. PD menyebut akan menunggu kepastian lahirnya Perppu tersebut.

"Semoga saja dengan tidak ditandatanganinya UU KPK yang baru ini oleh Presiden, walau dia tetap berlaku, ini adalah angin segar dan kode keras dari Presiden bagi lahirnya Perppu sebagaimana yang dituntut teman-teman mahasiswa dan kalangan civil society ya," kata Ketua DPP Demokrat, Jansen Sitindaon kepada wartawan, Jumat (18/10/2019) malam.

Baca juga: Jokowi Tak Teken UU KPK, Tanda Perppu Akan Terbit?

Jansen menduga apabila Jokowi menerbitkan Perppu, itu akan dilakukan setelah pelantikan. Menurutnya, fokus saat ini adalah agenda pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Namun terkait kepastian lahirnya Perppu ini baiknya kita tunggu saja. Karena jikapun dia keluar paling sesudah Presiden dilantik di atas tanggal 20 Oktober kan. Karena hari semua pihak pasti fokusnya ke pelantikan Presiden. Apalagi Menteri-Menteri diperiode ini, periodeisasinya juga 2 hari lagi akan habis kan," imbuh dia.

Baca juga: UU Baru Resmi Berlaku, KPK: Kami Belum Dapat Dokumen Resmi