KSP Beberkan Capaian 5 Tahun Jokowi-JK: dari Politik hingga Antikorupsi

Tim detikcom - detikNews
Sabtu, 19 Okt 2019 00:20 WIB
Jokowi-JK (Foto: Setpres)
Jokowi-JK (Foto: Setpres)
Jakarta - Kantor Staf Presiden membeberkan sejumlah pencapaian pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Pencapaian pemerintah ini disesuaikan dengan visi Nawacita yang digaungkan lima tahun lalu.

Paparan pencapaian Jokowi-JK ini tertuang dalam laporan 'Lima Tahun Maju Bersama' yang diterbitkan KSP seperti dilihat detikcom, Jumat (18/10/2019).



Sektor pertama yang dibeberkan yaitu politik dalam negeri. Stabilitas kehidupan demokrasi di bawah kepimpinan Jokowi-JK selama lima tahun cenderung naik-turun. Jika mengacu data dari BPS, indeks demokrasi Indonesia pada 2014 mencapai angka 73,04.

Indeks itu menurun di tahun setelahnya dengan angka 72,82. Titik terendah indeks demokrasi Indonesia selama lima tahun Jokowi-JK terjadi pada 2016 dengan angka 70,09.

Indeks itu kemudian mengalami peningkatan pada 2017 dengan angka 72,11 dan 2018 dengan angka 72,39. Namun angka itu masih rendah dibandingkan indeks pada 2014.



KSP juga membeberkan mengenai partisipasi pemilih yang meningkat dari tahun 2014 sebesar 70 persen menjadi 81 persen pada 2019. Jumlah perselisihan hasil pemilu pun menurun dari 903 menjadi 260.

Selain itu, pemerintah komitmen membangun Indonesia dari pinggiran. KSP menyebut ada tujuh lokasi pembangunan pos lintas batas negara (PLBN) di tujuh kabupaten/kota di tiga provinsi.



Sektor lainnya terkait pencapaian Jokowi-JK yaitu informasi kepada publik terkait potensi kebencanaan disampaikan lebih dini dan penanggulangan kebencanaan ditangani lebih sigap. Indeks rata-rata nasional 156.4 pada 2015 menjadi 146.3 pada 2019. Indeks risiko rata-rata prioritas nasional 169,4 pada 2015 menjadi 136.1 pada 2019.

Di bidang pertahanan, minimum essential force II (MEF II) mengalami peningkatan yang signifikan. Capaian MEF pada 2015 sebesar 33,90 persen, sedangkan pada 2019 sebesar 63,37 %.



Selain itu, KSP juga membeberkan mengenai global terrorism index pada 2018 di angka 4.54. Sedangkan global peace index pada 2019 di angka 1.784.

Sementara di sektor politik luar negeri, penanganan WNI yang bermasalah di luar negeri mengalami perbaikan. Ada 43 WNI yang diselamatkan dari penyanderaan, uang sebesar Rp 574 miliar sebagai hak pekerja migran diselamatkan, 304 WNI yang terancam hukuman mati dibebaskan, 181.942 TKI direpatriasi, 91.754 kasus hukum WNI yang ditangani dan 4.789 WNI dievakuasi dari daerah konflik politik dan bencana alam.

Di bidang tata kelola pemerintahan, KSP memaparkan indeks persepsi korupsi yang terus meningkat. Indeks persepsi korupsi pada 2014 berada di 34 dan naik menjadi 38 pada 2018. Semakin mendekati angka 0 berarti semakin buruk, namun bila semakin mendekati angka 100 berarti semakin baik.



Peningkatan juga terjadi pada sektor pelayanan publik. Skor indeks efektivitas pemerintahan Indonesia meningkat dari 53,8 pada 2014 menjadi 59,1 pada 2019.

KSP juga memamerkan pembangunan yang dilakukan Jokowi-JK di tanah Papua. Indeks pembangunan manusia di Papua Barat mengalami peningkatan dari 61 pada 2014 menjadi 64 pada 2018. Sedangkan di Papua, indeks pembangunan manusia pada 2014 berada di angka 57 dan meningkat pada 2018 menjadi 60.

Angka stunting di Papua mengalami penurunan dari 40,1 persen pada 2013 menjadi 32,9 persen pada 2018. Hal yang sama juga terjadi di Papua Barat, angka stunting turun dari 44,6 persen pada 2013 menjadi 27,8 persen pada 2018.



Angka harapan hidup di Papua mengalami peningkatan dari 64.76 pada 2013 menjadi 65.36. Sedangkan di Papua Barat angka harapan hidup meningkat dari 65.14 pada 2013 menjadi 65.15 pada 65.15.

Sementara itu, presentase tingkat kemiskinan di Papua mengalami penurunan dari 30,05 persen pada 2014 menjadi 27,43 persen pada 2018. Tingkat kemiskinan di Papua Barat mengalami penurunan dari 27,13 persen menjadi 22,66 persen.

Dari sisi penegakan hukum, pemerintah memamerkan pemberantasan pungutan liar melalui Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli). Sebanyak 20.953 kasus operasi tangkap tangan dengan 32.223 orang tersangka dan barang bukti yang berhasil diselamatkan Rp 323.143.524.171.



Selain itu, Indonesia juga mendapatkan apresiasi Dewan HAM PBB saat Indonesia menyampaikan laporan kelompok kerja Universal Periodic Review tahun 2017.

Dalam kasus pemberantasan narkoba, sebanyak 141 jaringan sindikat tindak pidana narkotika terungkap sejak 2015. Jumlah aset yang berhasil diselamatkan sebsar Rp 675 miliar.

Sementara itu, Survei Litbang Kompas menyebutkan tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla pada Oktober 2019 sebesar 58,8%. Selama lima tahun, tingkat kepuasan yang tercatat di survei naik turun.

Tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi-JK pertama kali disurvei pada Januari 2015. Saat itu hasilnya sebesar 65,1%. Namun, 3 bulan kemudian tingkat kepuasannya turun ke angka 53,8%.



Kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi-JK kembali naik pada April 2016 ke angka 67,4%. Pada April 2018, terjadi lonjakan tingkat kepuasan terhadap Jokowi-JK mencapai 72,2%. Namun kemudian turun hingga ke angka 58,8% pada Oktober 2019.

Survei Litbang Kompas ini dilakukan melalui wawancara tatap muka pada 19 September-4 Oktober 2019. Sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak bertahap. Tingkat kepercayaan survei 95% dengan margin of error sebesar 2,83 persen.

Survei juga mengukur tingkat kepuasan responden terhadap kinerja pemerintah di bidang-bidang tertentu. Berikut ini hasilnya di survei Oktober 2019:

Bidang Politik dan Keamanan: 64,3%
Bidang Hukum: 49,1%
Bidang Ekonomi: 49,8%
Bidang Sosial: 59,4%

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memastikan pemerintahan Jokowi mengevaluasi kinerja yang kini mendapat skor kepuasan 58,8% di survei Kompas. Jokowi disebut akan mencari cara baru untuk mengevaluasi kinerja.

"Ya pastilah selalu dievaluasi dari waktu ke waktu, berikutnya mencari cara baru. Kalau cara lama mungkin nggak pas, cari cara baru. Kan gaya Pak Jokowi seperti itu, bagaimana agar semua ini bisa berjalan," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (18/10).

Moeldoko menyampaikan pemerintah akan bekerja keras supaya tingkat kepuasan meningkat. Meski saat ini ada sejumlah target yang belum tercapai. (knv/dnu)