Golkar Anggap Enteng Wacana Kocok Ulang Pimpinan DPR

Jakarta - Kocok ulang pimpinan DPR yang diusung FPDIP tak dianggap oleh Partai Golkar. Partai berlambang beringin itu belum memikirkan usulan FPDIP itu karena menganggap usulan itu hanya wacana.Wakil Ketua Umum Partai Golkar yang juga menjabat Ketua DPR Agung Laksono menilai kocok ulang pimpinan DPR bukan hal yang gampang dilakukan. Pergantian pimpinan DPR harus didahului dengan revisi Undang-Undang (UU) tentang Susunan dan Kedudukan (Susduk) DPR. "Mekanismenya selama ini adalah 5 tahun, jadi payung hukumnya harus diselesaikan dulu," kata Agung saat ditemui wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (9/11/2005). Golkar juga tak menganggap usulan FPDIP itu merupakan usulan serius karena hanya diusulkan oleh fraksi. Padahal, menurut Agung, masalah kocok ulang pimpinan DPR harus diputuskan partai. Seharusnya, kalau serius, usulan kocok ulang disuarakan pimpinan partai karena menyangkut kebijakan partai atas perubahan UU. "Bagaimana pun juga wacana itu boleh-boleh saja. Kami sama sekali belum membicarakan kocok ulang pimpinan dewan. Kami masih berkonsentrasi pada masalah pergantian pimpinan komisi yang harus diselesaikan pada 14 November 2005 nanti," kata Agung. Ketua FPG Andi Matalatta juga bersuara senada dengan Agung. FPG, kata Andi, belum memikirkan dan membicarakan masalah kocok ulang pimpinan dewan."Itu masih berupa wacana karena belum ada yang mengungkapkan di forum resmi. Kalau memang nanti semua fraksi menuntut dan Golkar tinggal sendirian baru kami akan memikirkan," kata Andi. Sementara Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno menyatakan, kocok ulang pimpinan DPR akan memberatkan anggaran DPR. Ia juga mengingatkan, dalam sejarah belum ada pergantian pimpinan DPR di tengah jalan. "Masa jabatan pimpinan DPR sama seperti anggota yakni 5 tahun. Yang penting saat ini adalah komposisi pimpinan komisi yang baru ini bisa bekerja lebih benar karena kalau ditambah lagi pimpinannya maka anggarannya akan makin banyak," kata mbah Tardjo. (iy/)