Tiga Tahun Berjalan, Program Bantuan Pangan Nontunai Dinilai Berhasil

Tiga Tahun Berjalan, Program Bantuan Pangan Nontunai Dinilai Berhasil

Adinda Purnama Rachmani - detikNews
Jumat, 18 Okt 2019 17:08 WIB
Foto: Dok. Kemensos
Foto: Dok. Kemensos
Jakarta - Kementerian Sosial bersama Perum Bulog bekerja sama dalam program bantuan pangan nontunai yang dimulai sejak 2017. Hal ini merupakan transformasi dari program sebelumnya, yaitu program subsidi beras sejahtera (rastra).

Program tersebut merupakan transformasi dari program raskin yang sudah dilaksanakan sejak 2002. Perubahan program ini dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk terus memperbaiki mekanisme pelaksanaan penyaluran bantuan pangan untuk keluarga miskin.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, termasuk rekomendasi Bank Dunia, dianggap kurang berhasil memenuhi prinsip 6T, yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi.

Bank Dunia juga menemui masalah dalam pelaksanaan program subsidi rastra, antara lain ketidaktepatan sasaran, ketidaktepatan kuantitas beras yang diterima keluarga penerima manfaat (KPM) dengan kualitas beras yang buruk.


Dalam menanggapi upaya tersebut, pemerintah melakukan penyempurnaan dan mengubahnya menjadi program bantuan pangan nontunai. Dalam program tersebut, penyaluran bantuan dilakukan melalui Basis Data Terpadu (BDT) dan melakukan pendampingan subsidi rasta oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.

Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan bantuan pangan nontunai (BPNT) dilakukan sejak 2017 dengan diberikan secara bertahap yang disalurkan ke 44 kota di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, pemerintah mentransfer dana sebesar Rp 110 ribu per KPM, per bulan melalui himpunan bank negara (Himbara) yaitu Bank Mandiri, BNI, BRI dan BTN.

"Dana tersebut oleh KPM digunakan untuk membeli bahan pangan berupa beras, telur melalui warung elektronik e-Warong yang telah ditetapkan sebagai penyalur BPNT dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera. Transformasi satu program ke program lainnya ditunjukkan untuk membangun sistem perlindungan yang lebih efektif dalam mengentaskan kemiskinan," ucap Agung Gumiwang, dalam keterangannya, Jumat, (18/10/2019).

Dalam waktu tiga tahun, program BPNT dinyatakan berhasil karena memiliki banyak manfaat dan kelebihan, serta capaian yang memuaskan. Dalam hasil studi microsave tentang pelaksanaan BPNT pada akhir 2018, mereka menyampaikan jika 96 persen KPM merasa puas dengan program ini.


Dengan perubahan transformasi rastra menjadi BPNT, penyaluran beras oleh Perum Bulog yang sebelumnya tersendat. Berdasarkan hasil studi microsave saat ini 47% Warung BPNT masih menggunakan beras Perum Bulog.

Sisanya seharusnya dapat direbut oleh Perum Bulog, melalui Surat Edaran Menteri Sosial Nomor 01/MS/K/07/2019 tentang Perum Bulog sebagai penyedia komoditas bantuan pangan nontunai. Perum Bulog juga sudah memberikan jaminan beras berkualitas dengan menyalurkan sesuai dengan prinsip 6T.

"Tentu pemerintah dan Bulog mempunyai kesamaan dan kepentingan untuk melayani KPM yang ikut dalam program BPNT,"tutup Agus. (prf/ega)