Pemprov Sumut Wajibkan ASN Diperiksa Harus Izin Gubernur, Ini Kata KPK

Jakarta - KPK turut angkat bicara perihal Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan Pemprov Sumatera Utara (Sumut). SE itu mewajibkan setiap aparatur sipil negara (ASN) meminta izin pada Gubernur Sumut bila dipanggil aparat penegak hukum, termasuk KPK.

"Kami tidak mendapat informasi resmi terkait dengan surat tersebut," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, Jumat (18/10/2019).
KPK melalui Febri hanya berpesan agar surat-surat sejenis tidak bertentangan dengan hukum acara. Febri juga mengingatkan bahwa kedatangan saksi atau tersangka memenuhi panggilan penegak hukum adalah kewajiban hukum.

"Hadir sebagai saksi atau tersangka adalah kewajiban hukum dan perlu juga kami ingatkan jika ada pihak-pihak yang menghambat penanganan kasus korupsi, baik terhadap saksi atau tersangka maka ada ancaman pidana," ucap Febri.