Surat Rekomendasi Hak Angket Gubernur Nurdin Belum Dibalas Kemendagri

Makassar - Pimpinan DPRD Sulsel telah mengirimkan surat rekomendasi panita hak angket Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah ke Kemendagri. Balasan Kemendagri disebut menunggu pelantikan pimpinan DPRD definitif.

"Kan sudah dikirim ke kemendagri, sampai sekarang belum ada balasannya," kata Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartikasari di Makassar, Jumat (18/10/2019).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia pun nilai balasan dari Kemendagri kemungkinan akan dikirimkan setelah adanya pimpinan DPRD Sulsel definitif periode 2019-2024.

"Mungkin nanti setelah kita definitif baru jelas," ujarnya singkat.

Hasil rekomendasi Pansus Hak Angket Gubernur Sulsel telah dikirimkan oleh pimpinan DPRD sebelumnya sekitar September lalu. Beberapa waktu lalu, DPRD Sulsel mengatakan bakal mengirimkan surat pengantar ke Kemendgari dan aparat penegak hukum (APH) untuk memeriksa hasil penyelidikan pansus.

"Rapat pimpinan hari ini yang dipimpin oleh Pak Roem (Ketua DPRD Sulsel), bersama seluruh ketua fraksi dan ketua komisi dan lima pimpinan DPRD sudah memutuskan beberapa hal terkait pertama soal persiapan APBD Perubahan soal kegiatan Renja, terakhir bahas soal angket," kata Wakil Ketua DPRD Sulsel, Saharuddin Alrif.

Saharuddin mengatakan pihaknya menindaklanjuti hasil angket Gubernur Sulsel berdasarkan tata tertib DPRD. Oleh karenanya, pihaknya telah menyiapkan surat pengantar atas hasil hak angket.

"Jadi surat ini menindaklanjuti hal angket tersebut ke sesuai tatib itu dengan beberapa poin poin yang dimaksud, poin yang disimpulkan di rekomendasi dan kesimpulan yang lewat paripurna," terangnya.