Catatan 5 Tahun Jokowi-JK Bidang Hukum: UU KPK Baru hingga Kasus HAM

Jakarta - Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wapres Jusuf Kalla akan segera berakhir. Selama rentang waktu lima tahun, masih ada catatan dalam pemenuhan janji nawacita di bidang reformasi sistem dan penegakan hukum.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya Jokowi-JK merumuskan sembilan agenda prioritas yang disebut Nawa Cita. Agenda itu berisi tentang tata kelola pemerintahan, penegakan hukum bebas korupsi, kemandirian ekonomi, hingga revolusi karakter bangsa. Agenda soal reformasi sistem dan penegakan hukum itu termuat dalam poin 4. Begini bunyinya:

Kami akan menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

Baca juga: Naik-Turun Tingkat Kepuasan ke Jokowi Selama 5 Tahun Versi Survei Kompas

Namun, dalam implementasinya, poin ini dianggap belum semuanya terpenuhi. Ada sejumlah permasalahan penegakan hukum yang jadi indikasi.

"Menurut saya tidak terpenuhi. Salah satu contohnya, penguatan KPK itu gagal, dengan adanya UU KPK yang baru. Penegakan hukum pada kasus HAM juga gagal," ujar ahli hukum dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Jentera, Bivitri Susanti, saat dihubungi, Jumat (18/10/2019).