.webp)
"Jika dilihat dari perspektif etika pemerintahan, menteri itu pembantu presiden di kabinet sebagaimana diamanatkan dalam UU. Namun, jika dilihat dari perspektif politik, adalah hak untuk setiap orang untuk mencalonkan dan dicalonkan sebagai presiden dengan syarat memenuhi ketentuan perundang-undangan dan hak politiknya tidak dicabut pengadilan," kata Wasekjen PPP Achmad Baidowi (Awiek) kepada wartawan, Jumat (18/10/2019).
"Maka sebenarnya kembali kepada masing-masing personal," lanjut dia.
Awiek pun meyakini Jokowi telah menyeleksi dengan saksama para calon menteri di periode kedua pemerintahannya. Menurutnya, Jokowi sangat memperhatikan kapabilitas dan integritas seseorang.
"PPP menyakini bahwa Jokowi akan melalukan seleksi secara ketat terhadap para calon menterinya, baik dari aspek integritas, rekam jejak, maupun kemampuan," tuturnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kapan diumumkan? PPP menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi selama masih dalam rentang waktu yang diatur UU," kata dia.
PDIP mengingatkan Presiden Jokowi agar mengecek rekam jejak para calon menteri dengan saksama. Menurut PDIP, menteri Jokowi harus setia menemani sang presiden selama lima tahun ke depan.
"Harus dilakukan pengecekan rekam jejak, kepemimpinan, integritas, dan kemampuan bekerja sama dengan presiden karena mereka pembantu presiden," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kepada wartawan, Jumat (18/10).
Hasto mengatakan tidak boleh ada menteri yang di tengah jalan maju sebagai calon presiden 2024. Ia mengingatkan bahwa menteri memiliki tugas strategis.
"Tak boleh ada menteri setelah dilantik tiba-tiba kibarkan bendera mau jadi presiden 2024. Semua harus setia dalam lima tahun ke depan," tegasnya.
Simak Video "Kenang Jokowi yang Pernah 'Ganggu' Para Menterinya Tengah Malam"
(tsa/dhn)
