Istana Tepis Anggapan Pemerintahan Jokowi Otoriter

Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjawab penanganan pemerintah dalam berdemokrasi. Pemerintah menilai perlunya aturan untuk mengelola demokrasi.

"Tuntutan demokrasi luar biasa, apalagi dengan pertumbuhan media luar biasa, persoalan stabilitas rapuh bila tidak diperbaiki. Sulit mengelola stabilitas dengan demokrasi. Begitu kita ingin menata demokrasi berjalan baik maka perlu aturan-aturan," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2019).

Baca juga: Jelang Pelantikan, Jokowi Ajak JK dan Kabinet Kerja Jilid I Makan-makan

Aturan dimaksudkan untuk memperhatikan aspek stabilitas negara. Namun ketika stabilitas diperhatikan, muncul anggapan pemerintahan Jokowi terkesan bertangan besi.

"Yang satu hanya bicara tuntutan, hak hanya sedikit, seolah-olah keras sekali zaman Pak Jokowi. Tapi sesungguhnya nggak. Karena kebutuhan yang meningkat terus dengan sedikit mengabaikan stabilitas, begitu kita pelihara stabilitas langsung, (disebut) otoriter," ujar Moeldoko.

"Nah ini sebenarnya atau mengelola dua sumbu itu yang harus dipahami semuanya. Kalau tidak, pemerintah akan dikatakan otoriter dan seterusnya," imbuh dia.

Baca juga: PR Jokowi soal Kasus HAM Tak Tuntas dalam 5 Tahun, Ini Alasan Istana

Moeldoko menceritakan pengalamannya semasa menjadi Panglima TNI dalam mengelola demokrasi.

"Saya betul-betul mengelola 2 sumbu itu dengan baik dan cermat begitu stabilitas kencang wah teriak, Pak Moel tidak reformis. Tapi begitu kita abai dengan demokrasi kecenderungan anarkis kalau sudah rata buat apa? sebelum api membesar harus dikelola dengan baik kalau disiram demokrasi akan mati jadi supaya tidak membesar," ujar Moeldoko.




Simak juga video Walhi Minta Jokowi Berjanji Untuk Melindungi Hutan:

(dkp/elz)