.webp)
"Kami meminta ke Pak Presiden untuk terakhir kalinya sebelum dilantik agar berjanji menyelamatkan hutan yang masih tersisa," kata Direktur Eksekutif Walhi yang tergabung dalam Koalisi Hutan, Nur Hidayati saat memberi pemaparan di kantor Walhi, Mampang, Jakarta Selatan, Jumat (18/10/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dampak kebakaran hutan yang dirasakan masyarakat Indonesia terutama di berbagai wilayah di Sumatera itu masih dirasakan, kabut asap masih terjadi di Jambi, Palembang, Sumatera Selatan, dan sama sekali ini tidak bisa diatasi pemerintah, upaya-upaya yang dilakukan pemerintah sampai saat ini belum bisa atasi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan gambut," ucap Nur.
Sementara itu, Kepala Greenpeace Indonesia, Leonard Simanjuntak menjabarkan akar permasalahan 328 ribu hektar masih terbakar di Indonesia. Ia menyebut penegakan hukum yang lemah menjadi penyebab terus berulangnya kejadian ini.
"Akar persoalannya adalah begitu lemahnya penegakan hukum. Penegakan hukum yang disampaikan pemerintah, ada tuntutan, proses di pengadilan dan ada yang inkrah tidak diikuti dengan kita catat pembayaran denda-denda yang signifikan untuk membuat efek jera, jadi efek jera hampir tidak ada kepada korporasi yang masih membakar hutan," ungkapnya.
Baca juga: 5 Pembakar Lahan di Sumsel Segera Disidang |
Lebih jauh dia mengatakan memang ada kepentingan yang memaksa sehingga penegakan hukum soal pembakaran hutan ini tidak bisa secara maksimal. Leonard pun meminta presiden di masa jabatan yang baru untuk memihak pada rakyat.
"Ada kepentingan yang bekerja di sini, yang menghalangi penegakan hukum secara maksimal, kita mau dorong presiden dan wapres dengan masa jabatan baru tolong berikan, mulai babak baru ini dengan memihak kepada rakyat, memihak kepada hutan Indonesia, dan tidak ragu menghukum pihak-pihak yang dalam bertahun-tahun ini sudah merusak hutan Indonesia," ujar Leonard.
Halaman 2 dari 2
