.webp)
"PPP tidak dalam posisi pilah-pilih kementerian karena kami tahu itu adalah hak prerogatif Jokowi. Meskipun ada keinginan untuk di Kementerian Agama atau Perdagangan atau Koperasi UMKM maupun ATR/BPN," kata Wasekjen PPP, Achmad Baidowi, Kamis (17/10/2019).
Awiek, sapaan akrab Baidowi, mengatakan keinginan itu merupakan aspirasi dari partai. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan Jokowi sebagai presiden terpilih.
"Kami hanya sebatas menampung aspirasi. Bahwa yang kami sampaikan ke Pak Jokowi lebih pada latar belakang masing-masing figur untuk kemudian kami serahkan sepenuhnya keputusan kepada beliau," ujarnya.
Aspirasi yang disampaikan ke Jokowi itu, menurut Awiek, bukan suatu paksaan. Dia pun tak masalah kalau ada partai lain yang ngotot mengincar kementerian tertentu.
"Aspirasi tidak kami maknai keharusan bahkan pemaksaan, tidak begitu. Kalau ada parpol lain ngotot-ngototan di salah satu kementerian ya silakan saja itu hak mereka. Kami lebih mengedepankan etika dan fatsun politik," ucap Awiek.
Sebelumnya, Ketua DPP PKB Faisol Riza mengatakan Cak Imin diminta memperjuangkan kementerian yang berdampak langsung kepada kehidupan masyarakat. Posisi-posisi itu adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Sosial, Kementerian Pariwisata, Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian Agama (Kemenag).
"Para kiai juga menyampaikan pesan agar Cak Imin memperjuangkan 6 posisi kementerian yang dipandang bisa berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, memelihara toleransi dan keragaman Indonesia dan berkontribusi pada ekonomi nasional," kata Faisol Riza kepada wartawan, Kamis (17/10).
Halaman 2 dari 2
