.webp)
Aksi mahasiswa kali ini terlihat berbeda dengan gelombang massa di DPR menolak UU KPK baru sebelum disahkan. Demonstrasi yang digelar di Patung Kuda, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, ini berlangsung hanya singkat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Peserta aksi tampak membentangkan satu spanduk bertulisan 'Bergerak'. Massa juga membawa bendera kampus masing-masing.
 Demo BEM SI Terkait Perppu KPK. (Jefrie/detikcom) |
Selain itu, beberapa mahasiswa tampak membawa poster berisikan tulisan satire terkait Perppu KPK. Salah satunya berbunyi 'Orang jahat adalah orang baik yang tidak mengeluarkan Perppu KPK -Joker'.
Ketua BEM UNJ yang merupakan koordinator aksi, Muhammad Abdul Basit (Abbas), mengatakan tuntutan mahasiswa adalah mendesak Jokowi mengeluarkan Perppu KPK.
"Khusus hari ini kita mendesak Pak Jokowi untuk segera mengeluarkan Perppu KPK dan mengembalikan pada Undang-Undang KPK sebelumnya," kata Abbas di lokasi.
Dia menegaskan aksi mahasiswa hari ini tidak terkait dengan pelantikan Presiden, 20 Oktober mendatang. Namun dia menilai Jokowi gagal memenuhi janji kampanyenya jika hingga pelantikan nanti tetap tidak mengeluarkan Perppu KPK.
"Ya berarti Pak Jokowi gagal terkait dengan Nawacita-nya terkait dengan agenda pemberantasan korupsi. Ya publik akan melihat sendiri Pak Jokowi terkait keberpihakannya antara partai politik atau masyarakat Indonesia," ujarnya.
Abbas memastikan mahasiswa tidak akan pernah berhenti mendesak Jokowi mengeluarkan Perppu KPK. Namun dia belum bisa memastikan rencana aksi selanjutnya. Tapi yang jelas, napas mahasiswa masih panjang untuk mendorong terbitnya Perppu KPK.
"Saya pastikan kita tidak akan pernah berhenti. Napas kita masih panjang," ujarnya.
 Demo BEM SI Terkait Perppu KPK. (Jefrie/detikcom) |
Abbas juga belum bisa memastikan BEM SI akan berdemo pada 20 Oktober nanti atau tidak. Namun dia mengaku mereka tidak akan merusak momen pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden periode 2019-2024.
"Ya kita akan kembalikan pada substansi kita. Kalau aksi kita tanggal 20 tidak substantif, ya, kita tidak akan aksi, karena mau apa kan, dari pengamanan DPR pun sekarang sudah kuat banget. Apalagi momentumnya pelantikan. Ya Pak Jokowi juga punya hak untuk itu. Makanya kita tidak akan merusak pelantikan tersebut," tuturnya.
Lebih lanjut, Abbas menyinggung adanya upaya penggembosan yang menyebabkan aksi demonstrasi hari ini di luar target. Massa juga diminta tidak berdemo sepanjang 15-20 Oktober.
"Betul sekali (di luar target). Karena tak mau, kita ketahui bahwa kawan-kawan kita tidak mau aksi karena ada kekhawatiran dari pandangan tersebut. Secara otomatis, ini menjadi penekanan ataupun ancaman dari pihak kepolisian yang terkait hak kebebasan berpendapat di muka umum," tuturnya.
Abbas juga mengaku kecewa terhadap Kemenristek Dikti yang mengimbau rektor-rektor melarang mahasiswa melakukan aksi. Larangan itu berupa tulisan atau edaran dari pihak kampus. Untuk di UNJ, katanya, pihak kampus menawari mahasiswa menggelar seminar atau acara seni.
"Khususnya dari UNJ sendiri kita ditawarkan untuk membuat agenda tertentu ataupun seperti halnya seminar, pensi, acara seni di kampus yang mana mengalihkan aksi tanggal 15 sampai 20 (Oktober) itu untuk kita tidak turun. Itu ada. Jadi terkait dengan penggembosan atau iming-iming itu ada sampai dengan saat ini," tuturnya.
Halaman 2 dari 3
