KPK Terus Ngegas Selama Belum Ada Dewan Pengawas

Jakarta - Pada akhirnya apa yang dikhawatirkan terjadi sudah. UU KPK baru itu pun berlaku.

Tenggat 30 hari sejak ketukan palu paripurna DPR mengesahkan revisi UU KPK terlewat. Sedangkan Presiden Jokowi tak pula menaruh tanda tangannya pada lembaran UU itu, pun menerbitkan Perppu yang ditunggu-tunggu.

KPK pasrah, tapi tidak menyerah. Ketua KPK Agus Rahardjo menuturkan adanya persiapan menghadapi situasi seperti ini.

Baca juga: KPK: Terserah Presiden Mau Cara Penyelamatan Via Perppu atau Lainnya

"Kita juga menyiapkan Perkom," kata Agus pada Rabu, 16 Oktober 2019.

Perkom adalah singkatan dari Peraturan Komisi, yang merupakan aturan internal di KPK. Perkom itu disebut Agus sebagai langkah antisipasi berlakunya UU KPK pada 17 Oktober 2019.

Ketua KPK Agus Rahardjo (Ari Saputra/detikcom)

"Kalau itu langsung berlaku kan seperti yang pimpinan sudah bukan penyidik, sudah bukan penuntut itu ada implikasinya ke dalam. Nah, oleh karena itu, kita di dalam perkom itu kan menjelaskan in case nanti, misalkan itu diundangkan yang tanda tangan sprindik siapa, itu sudah kita tentukan, ada di dalam dalam perkom itu," kata Agus memberikan satu contoh dampak berlakunya UU KPK baru.

Memangnya apa lagi dampak UU KPK baru itu?